kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45806,19   0,00   0.00%
  • EMAS1.055.000 -0,94%
  • RD.SAHAM -0.34%
  • RD.CAMPURAN -0.11%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.02%

Indonesia butuh kebijakan investasi yang aplikatif


Kamis, 02 Juli 2020 / 20:55 WIB
Indonesia butuh kebijakan investasi yang aplikatif
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (empat kanan) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (lima kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tiga kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (empat kiri) dan jajaran me

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kementerian dan lembaga agar meningkatkan pelayanan investasi untuk menjaring investasi dari perusahaan-perusahaan yang akan merelokasi pabriknya dari China disambut positif oleh pelaku usaha. Jokowi berharap dengan masuknya investasi tersebut dapat mendorong perekonomian di saat pandemi Covid-19.

Ada dua hal yang ditekankan Jokowi untuk menarik investasi dari perusahaan yang ingin melakukan relokasi, yakni mengenai ketersediaan lahan dan kemudahan perizinan.

Peneliti ekonomi Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Enny Sri Hartati mengatakan, selain ketersediaan lahan dan kemudahan perizinan, juga perlu ada insentif lain yang ditawarkan. Dengan demikian Indonesia memiliki peluang yang sama dengan negara lain di mata investor.

Misalnya saja Vietnam yang memberikan kemudahan regulasi investasi, biaya ekspor yang lebih efisien, sampai infrastruktur yang dipersiapkan untuk mendukung industri. “Kalau kebijakan mereka itu bagus, kenapa kita tidak copy paste saja,” ujar Enny dalam keterangannya Rabu (1/7).

Baca Juga: HKI: Kawasan Industri Batang menarik untuk pelaku industri padat karya

Hanya saja, Enny menekankan, insentif tersebut harus bisa diterapkan oleh pelaku usaha. Jangan sampai kebijakan tersebut bagus di atas kertas tetapi ketika akan dieksekusi sulit untuk diapikasikan. “Sebenarnya kita sudah menyediakan insentif, namun seringkali sulit untuk diapilkasikan,” katanya.

Sebagai contoh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa di masa pandemi ini, pemanfaatan insentif oleh pelaku usaha baru mencapai 6,8% dan dianggap masih jauh dari optimal.

Hal ini terjadi karena masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional. Ia mengaku pemerintah terus mengkaji ulang bentuk pemberian insentif agar lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, kebijakan kemudahan berinvestasi sebaiknya dibuat fleksibel atau tailor-made. Sebab kebutuhan dari masing-masing perusahaan atau industri tentu berbeda-beda.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×