kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.143
  • SUN95,65 0,01%
  • EMAS668.000 0,60%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Indef: Pengalihan BP Batam ke Pemkot semakin tingkatkan ketidakpastian dunia usaha

Rabu, 19 Desember 2018 / 20:17 WIB

Indef: Pengalihan BP Batam ke Pemkot semakin tingkatkan ketidakpastian dunia usaha
Diskusi pengalihan BP Batam oleh INDEF

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pandangan terkait masa depan Batam pasca pengalihan BP Batam. Rencana pemerintah mengalihkan BP Batam ke Pemkot Batam bakal semakin meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, ketidakpastian tersebut terkait dengan kepastian regulasi, peraturan, lahan, infrastruktur hingga kepastian insentif bagi investor. Menurutnya, investor yang mendapatkan ketidakpastian tentu lebih memilih untuk melakukan relokasi ke daerah lain, terlebih ada negara tetangga yang menawarkan berbagai daya tarik dan kepastian berusaha.


Untuk itu, pemerintah perlu mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi masalah yang sebenarnya terjadi di Batam. Keputusan pengalihan ini dinilai Indef bahwa pemerintah hanya ingin segera mengakhiri persoalan dualisme kelembagaan.

"Mengakhiri dualisme dengan cara pengalihan BP Batam dinilai sebagai cara yang keliru," kata Enny di Jakarta, Rabu (19/12).

Menurut pandangan Indef, pemerintah belum mendapatkan gambaran yang baik dan utuh tentang asal muasal penyebab penurunan kinerja free trade zone (FTZ) dari sisi industri dan perdagangan serta pelemahan kewenangan otoritas FTZ.

Lebih lanjut, penunjukan Walikota sebagai ex-officio BP Batam sebagai bentuk tidak terpenuhinya asas pemerintahan yang baik. Secara legal standing, Wali Kota Batam merangkap jabatan sebagai BP Batam melanggar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah karena kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan.

Dari perspektif anggaran, rangkap jabatan Walikota dan Kepala Batam tidak diperbolehkan karena berpotensi munculnya konflik kepentingan anggaran dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah. Ini akan menjadikan preseden buruk karena melanggar UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Dengan begitu, perlu adanya payung hukum untuk mengatur pembagian wewenang dan tugas antara Pemkot Batam dan BP Batam. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pemerintah (PP) hubungan kerja Pemkot Batam dan BP Batam sesuai UU 53 tahun 1999 tentang pembentukan kota Batam.

Reporter: Umi Kulsum
Editor: Yudho Winarto

Video Pilihan

Tag
TERBARU
Rumah Pemilu
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0006 || diagnostic_api_kanan = 0.0556 || diagnostic_web = 0.3780

Close [X]
×