Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Dokter Gigi Indonesia mengusulkan masalah produksi dan distribusi dokter harus ikut diatur dalam RUU Kesehatan yang tengah dirancang DPR dan Pemerintah.
Pasalnya menurutnya produksi dan masalah distribusi dokter saat ini urgen dilakukan mengingat kurangnya tenaga kesehatan serta distribusi yang tidak menyentuh daerah tertinggal.
"Untuk dokter gigi puskesmas yang terisi hanya 48%. jadi persoalan ini masalah produksi dan distribusi. ini yang harus diatur dalam UU kita. persoalan yang sangat besar karena sebagian besar masih menumpuk di perkotaan," terang Ketua PDGI, Usman Sumantra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Baleg, Senin (3/10).
Namun PDGI mengakui bahwa memang banyak dokter yang tidak mau untuk ditempatkan di daerah terpencil karena jejak karir yang tidak akan berkembang serta gaji yang tidak bisa menutup pendidikan dokter.
Baca Juga: IDI Tolak Usulan Baleg Tentang RUU Kesehatan Omnibus Law Masuk Prolegnas 2023
Untuk itu PDGI mengusulkan aturan gaji untuk dokter yang ditempatkan di daerah terpencil setidaknya Rp 25 juta. Selain itu pemerintah daerah harus memberikan subsidi bagi dokter yang akan mengabdi di daerah terpencil.
Menurutnya hal ini dapat menjadikan salah satu cara agar masalah distribusi dokter terutamanya di daerah tertinggal dapat teratasi.
"Aturan yang sekarang dokter yang mau di daerah terpencil hanya dibayar Rp 14,2 juta dan untuk daerah biasa Rp 8,5 juta. Ini biaya yang jauh sekali dari pendidikan dokter yang panjang," jelas Usman.
Selanjutnya, PDGI juga mengusulkan agar pemerintah memberikan iklim regulasi yang juga berpihak kepada Rumah Sakit Swasta. Menurutnya regulasi yang ada saat ini masih belum ramah untuk Rumah Sakit Swasta.
Sementara, pemerintah hanya sanggup mengambil produksi dokter dari perguruan tinggi sekitar 14 persen untuk dipekerjakan di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah, sementara 86 persen sisanya lari ke rumah sakit swasta.
Baca Juga: Pembahasan Revisi UU Cipta Kerja Masih Mandek
"Jika semua dibebankan kepada puskesmas yang hanya menyerap 14 persen dokter, tantangannya sangat berat," tutur Usman.
Lebih dari itu PDGI siap mendukung perbaikan Sistem Kesehatan Nasional melalui UU Kesehatan nasional, maupun UU Kesehatan Omnibus law, dengan catatan asalkan urgensi perubahan ini mengarah ke arah lebih baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
