Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) minta Jokowi JK berhati hati dan tidak diintervensi oleh kepentingan mafia saat memilih menteri. Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi.
"Kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah mempelajari dari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi JK ke KPK," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam keterangannya, Kamis(23/10).
Mafia yang dimaksud dan harus diwaspadai kata Firdaus adalah mafia hukum, mafia energi,mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan. Kementrian yang rentan disusupi oleh mafia lanjut Firdaus termasuk menteri antara lain kementerian hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, ESDM, kemenkeu, kementerian BUMN, kementerian kehutanan, kemenko bidang perekonomian, kementerian Maritim, kemenko bidang maritim dan SDA.
"ICW tenggarai ada beberapa kementerian dan lembaga di bawah eksekutif (pemerintahan Jokowi JK) yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia," katanya.
Lebih jauh Firdaus menjelaskan kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. Kepentingan lainnya adalah agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum.
"Mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan dan penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA). Melakukan efisiensi dan penghematan belanja negara khususnya yang terkait dalam subsidi energi dengan cara memutus rantai 'rent seeking'. Melakukan penegakan hukum dan pemberantasan mafia yang terkait dengan hajat hidup orang banyak," ujarnya. ( Yulis Sulistyawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
