Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap wacana pemindahan ibu kota. Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke lokasi lain sebenarnya bukanlah wacana baru karena sudah mencuat sejak pemerintahan Presiden Soekarno.
Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), pemerintah tengah menyelesaikan kajian wacana pemindahan ibukota negara dengan tujuan pemerataan ekonomi di luar pulau jawa, peningkatan tingkat kenyamanan ibukota negara, dan berbagai alasan lainnya.
IAP menilai memandang pemindahan ibukota harus segera diputuskan bukan dalam konteks untuk mengurangi tekanan di Jakarta tetapi untuk menciptakan pusat pemerintahan yang efektif, efisien, berwibawa dan berkualitas dunia.
Dhani Muttaqin, Ketua IAP DKI Jakarta mengharapkan agar pemindahan ibukota jangan hanya sekedar wacana tetapi harus segera diperjelas menjadi rencana baik secara teknis dan pembiayaan. Sehingga tidak menjadi wacana turun temurun.
Namun, dia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menyusun rencana aksi yang berkaitan dengan penganggaran dan pembiayaan karena pemindahan ibukota belum tentu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional maupun tumbuhnya pusat ekonomi baru secara masif. Hal ini karena karakteristik Ibu Kota pemerintahan bukan merupakan kota dengan basis aktivitas ekonomi yang jelas.
"Pemerintah jangan terjebak pada aksi-aksi genit mewacanakan ibukota baru secara periodik tanpa ada usulan final. Kebijakan publik butuh kepastian agar stakeholder dapat merespon sesuai kapasitasnya." kata Dhani dalam diskusi bertema Pemindahaan Ibukota: Rencana atau Wacana, Jumat malam (4/8).
IAP melihat pemindahan ibukota bukan dalam konteks untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan mengurangi tekanan ke Jakarta. Justru kebijakan Pemerintah saat inilah yang mampu menciptakan pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa seperti pembangunan infrastruktur, 25 Kawasan Ekonomi Khusus, 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 10 Kota Baru Publik, pembangunan kawasan industry dan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Oleh karena itu, IAP mengharapkan agar pemerintah memprioritaskan program-program yang sedang berjalan dan perlu diselesaikan saat ini. Skema pendanaan yang berkeadilan perlu dikedepankan karena yang akan dikembangkan adalah fasilitas umum.
Dhani memandang menyerahkan pembangunan ke swasta adalah usul generik yang sangat umum dan tidak terukur implementasinya.
Sementara Andi Simarmata, Pengamat Perkotaan Universitas Indonesia mengatakan pemindahan Ibu Kota bukan karena persoalan obesitas di Jakarta. Tetapi karena kebutuhan transformasi Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia pada usianya ke 100 tahun pada 2045.
Menurut Andy, lokasi Ibukota baru harus bisa mengakomodasikan beberapa kebutuhan. Oleh karena itu, ibukota anyar itu harus memanfaatkan global connectivity melalui alur laut kepulauan Indonesia, terletak di wilayah yang rendah risiko bencana maupun perubahan iklim dan strategis dalam rangka pertahanan dan keamanan.
"Agar itu terbangun, konsep perencanaan kotanya harus visioner dan berkarakter mencerminkan peradaban modern dengan pondasi kekuatan budaya nusantara" ungkap Andy.
Adapun Sonny Keraf mantan Menteri Lingkungan Hidup 1999 – 2001 melihat pemindahan ibukota pemerintahan sangat urgen. Dia melihat permasalahan kemacetan Jakarta tidak akan mampu terurai dengan langkah pembangunan infrastruktur.
"Itu hanya bisa ditekan jika pusat pemerintahan pindah. Jika itu terelisasi maka ribuan PNS di Jakarta juga akan ikut pindah. Kemudian orang-orang dari daerah yang berurusan dengan pemerintahan pusat tidak menambah kemacetan di Jakarta jika ibukota pindah." jelas Sonny.
Namun, Sonny menekankan ibukota harus dipindahkan ke kawasan yang memiliki perencanaan pembangunan jelas yakni kota yang futuristis yang dilengakapi dengan transportasi yang memadai, drainase, tata kota dan pemukiman yang bagus. Bukab kota yang dalam lima tahun ke depan harus ditambal sulam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
