kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Hotman Paris minta Jokowi buka izin swasta ikut impor vaksin corona, ini alasannya


Minggu, 03 Januari 2021 / 19:04 WIB
Hotman Paris minta Jokowi buka izin swasta ikut impor vaksin corona, ini alasannya
ILUSTRASI. Pengacara Hotman Paris Hutapea minta Presiden Jokowi membuka izin swasta ikut impor vaksin corona atau Covid-19. Ini alasannya.


Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Hotman Paris, pengacara gaek minta agar pemerintah membuka izin swasta untuk ikut mengimpor vaksin corona atau Covid-19.

Kata Bang Hotman, begitu ia biasa dipanggil pemberian izin impor vaksin corona agar masyarakat memiliki pilihan yakni ikut program gratis dari pemerintah atau memilih vaksin Covid-19 secara mandiri.

"Izinkan swasta impor vaksin diawasi BPOM dan masyarakat boleh memilih mau vaksin gratis swasta atau vaksin mandiri dengan cara bayar ke importir swasta," ujar Hotman dalam akun instagram resminya, Minggu (3/1).

Dengan begitu, proses vaksinasi corona juga  bisa berlangsung cepat karena ada swasta  bisa terlibat.

"Bapak Presiden Jokowi, kami masyarakat Kopi Johny mengimbau agar proses vaksinasi jangan sampai 3,5 tahun. Agar proses vaksinasi diizinkan juga pihak swasta yaitu vaksinasi mandiri," ujar Hotman.

Baca Juga: Kemenkes: Bukan 3,5 tahun, proses vaksinasi corona di Indonesia butuh waktu 15 bulan

Dengan begitu, masyarakat boleh memilih menggunakan vaksin  corona dari pemerintah atau membayar dari swasta. Kata Hotman, langkah tersebut efektif dalam menjangkau masyarakat yang ingin divaksin Covid-19.

Hotman khawatir, jika proses giliran vaksinasi corona dari pemerintah berjalan lama, ada orang yang sudah divaksin kembali terkena corona atau Covid-19 dari orang yang belum divaksin corona karena menunggu giliran divaksin.

Baca Juga: Menkes: Vaksin sudah bisa didistribusikan sebelum masyarakat masuk kerja di Januari

Bang Hotman memang benar, pemerintah memang melarang swasta untuk impor vaksin corona atau Covid-19.  Swasta akan  dilibatkan seperti dalam proses distribusi.

Jika merujuk keterangan terbaru pemerintah,  proses vaksinasi bukan akan berlangsung3,5 tahun, tapi akan berlangsung selama 15 bulan menyasar 181 juta orang.

Jika merujuk rencana pemerintah,  pelaksanaan vaksinasi selama 15 bulan dilakukan dalam 2 periode, periode 1 dari Januari hingga April 2021 dan akan memprioritaskan kepada 1,3 juta nakes dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi.

Baca Juga: Apakah Anda calon penerima vaksin Covid-19 gratis? Begini cara mengeceknya

Sementara masyarakat umum, mendapatkan vaksin pada periode kedua yang berlangsung selama 11 bulan, mulai dari April 2021 hingga Maret 2022.

Dengan begitu, masyarakat umum harus bersabar ya Bang Hotman jika termasuk sasaran penerima vaksin 181 juta orang.

Dengan penduduk Indonesia sekitar 270 juta orang, sisanya atau mereka yang bukan sasaran program vaksinasi yang mencapai sebanyak 89 juta orang harusnya juga punya hak mendapatkan vaksin corona atau Covid-19. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×