Hingga 7 Mei 2025, Pemerintah Tanggung Rp 15,4 Triliun Iuran JKN Masyarakat Miskin

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realiasi penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBIJK) hingga 7 Mei 2025 telah mencapai Rp 15,4 triliun kepada 96,7 juta jiwa.

Melalui program tersebut, penerima bantuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan di semua layanan kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), termasuk bila perlu rawat inap di kamar kelas III di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan atau Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Pemerintah juga menanggung iuran JKN bagi masyarakat miskin dan kurang mampu melalui program PBIJK. Program ini telah berjalan di seluruh wilayah Indonesia," dikutip dari unggahan instagram @ditjenperbendaharaan, Minggu (18/5).

Baca Juga: Realisasi Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Baru Rp 7,72 Triliun

Sebagai informasi, PBI JK adalah bantuan sosial berupa pemberian akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu. 

Program PBI JK diklaim pemerintah telah dijalankan di seluruh wilayan diklaim telah dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. PBI JK menggunakan mekanisme pembayaran iuran kepesertaan BPJS. Saat ini bansos PBI JK disalurkan oleh KPPN Jakarta VII melalui Kementerian Kesehatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Efek Efisiensi Anggaran, MK Hanya Mampu Bayar Gaji Pegawai hingga Mei 2025

Nasional

Restitusi Pajak Melonjak Hingga Maret 2025, Tembus Rp 144,38 Triliun

Nasional

Pemerintah Salurkan Rp 1.199,4 T, Untuk Dana Kesehatan Hingga Bansos di 2024

Nasional

Realisasi Belanja Negara hingga Februari 2025 Capai Rp 348,1 Triliun

Nasional

Penduduk Miskin Paling Banyak Ada di Pulau Jawa, Ini Penjelasan BPS

Nasional

Penduduk Miskin Paling Banyak Ada di Pulau Jawa, Begini Kata BPS