Reporter: Irma Yani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan, divestasi 7% saham Newmont akan diambil oleh pemerintah. Ia mengatakan, hal tersebut telah disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada pihak PT Newmont Nusa Tenggara (NTT).
"Newmont, baru saja saya mendapatkan laporan dari Menkeu, bahwa Menkeu sudah menyampaikan kepada Newmont dan Menteri ESDM akan dibeli oleh pemerintah melalui PT. PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Karena itu kewenangan Menkeu," kata Hatta Kamis (14/4).
Namun, ketika ditanya terkait sumber pendanaannya, Hatta belum mau membeberkannya. "Ya, itu nanti tanya Menkeu ya. Yang jelas dananya dari non APBN (anggaran pendapatan belanja negara)," tandasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Zainul Majdi, masih optimistis pihaknya bisa memperoleh divestasi 7% saham Newmont itu. Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. "Divestasi kita menunggu Menkeu. Bukan hanya Pemprov tapi seluruh masyarakat NTB mengharapkan supaya diberikan ke daerah 7% itu, kesempatan ke daerah," ucapnya, saat ditemui di tempat yang sama.
Jika hal tersebut diamini, ia mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah dana. Namun, pendanaan tersebut tak berasal dari kocek anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
"Kita nggak mau keluarkan dana, kita memang tidak mau pakai APBD. Makanya kita gandeng swasta dengan skema 25% diberikan ke Pemda NTB dengan free carry paling tidak 25%, sebagaimana misalnya (kerjasama) dengan Multi Capital. Yang jelas kita punya mitra, dananya dari mana terserah mereka yang penting Pemda NTB dapat 25% seperti sebelumnya," terangnya.
Menurutnya, masyarakat NTB begitu berharap bahwa 7% saham Newmont itu tak diambil pemerintah pusat. "Itu bukan demo hanya menyampaikan aspirasi. Tidak ada satu pun orang NTB yang bisa menerima kalau itu diambil pusat. Kalau misalnya Menkeu mau mengambil 7% ini begitu saja tanpa ada skema yang memberikan manfaat kepada daerah. Ironisnya kalau kita kerjasama dengan swasta lalu diambil oleh Menkeu begitu saja kan masyarakat di sana juga kecewa. Pemerintah daerah punya saham tapi kita tidak dapat apa-apa dari Newmont kecuali royalti yang jumlahnya sangat kecil," jelasnya.
Ia memaparkan, penerimaan negara dari Newmont di 2010 mencapai Rp 5,7 triliun. Sementara royalti hanya mencapai Rp 200 miliar. "Itu juga dibagi lagi 32% pemkab, 32% pemprov, sisanya itu kabupaten lainnya," tandasnya.
Maka dari itu, ia berharap 7% divestasi saham Newmont bisa jatuh ke tangan pemerintah daerah. "Kalau 7% tidak diambil pemerintah pusat pajaknya pun tidak akan berkurang, kan pajaknya juga diterima oleh pemerintah tapi kalau diserahkan ke daerah maka daerah akan dapat royalti dan dividen dari kepemilikan 7%.
Secara rill dalam APBD 2011 untuk dividen Zainul memproyeksikan mendapat Rp 85 miliar. “Kita harapkan segitu tapi mudah-mudahan lebih dari itu perusahaan patungan kita itu kan dapat dividen dari Newmont jumlahnya misalnya sekian lalu dikurangi operasional dan pajak maka kita dapat 25% dari dividen itu," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
