Reporter: Anna Suci Perwitasari |
JAKARTA. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa cukup mengejutkan. Sebab, selama ini lebih banyak muncul spekulasi atas nama-nama lain untuk memangku jabatan orang nomor satu Lapangan Banteng itu. Para pengusaha pun menilai langkah SBY mengangkat Hatta ini riskan.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, tanggungjawab Hatta sudah cukup besar sebagai Menko Perekonomian. Apabila ditambah sebagai pelaksana tugas Menkeu, maka akan semakin berbahaya.
"Saya lihat kesibukan dan tanggung jawabnya sudah cukup besar, sementara jabatan Menkeu juga butuh tanggungjawab besar. Jadi takutnya Pak Hatta malah keteteran," jelasnya saat dihubungi KONTAN. Hariyadi melihat beban Hatta bakal makin berat mendekati tahun politik jelang pemilu, sebab Hatta juga akan sibuk mengurus partainya.
Pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua Apindo ini berharap jabatan rangkap tak terjadi lagi. Sebelumnya, Sri Mulyani sempat merangkap jabatan yaitu Menteri Keuangan yang juga menjadi Plt Menteri Perekonomian saat Boediono diplot menjadi Gubernur BI.
Walau begitu, Hariyadi tak melihat ini sebagai langkah politis yang dilakukan SBY. "Yang jelas, jabatan Menkeu memang seharusnya adalah jabatan definitif," ujarnya.
Hal yang sama pun diungkap Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari. Ia berpendapat, seharusnya posisi Menkeu diisi oleh seorang profesional dan tak berasal dari partai politik. Namun ia melihat pemilihan Hatta ini hanya bersifat sementara dan tidak permanen. Ini seperti saat Agung Laksono yang menjabat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat harus menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga ketika Andi Malarangeng mengundurkan diri.
"Karena posisi Menkeu sangat penting, jadinya harus segera mengisi kekosongan," ujarnya. Apalagi, lanjut dia, Hatta sebagai Menko Perekonomian adalah 'bos' dari Menkeu, jadi wajar jika Plt diserahkan ke Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut. Dugaannya, SBY tengah mencari orang lain yang pantas menggantikan posisi Agus Martowardojo yang digeser ke BI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
