kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.186   20,00   0,11%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

Hatta: Industri CPO nasional diperlakukan tidak adil


Rabu, 08 September 2010 / 11:42 WIB


Reporter: Martina Prianti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, pemerintah tidak ingin industri kelapa sawit Indonesia diperlakukan tidak adil dalam perdagangan internasional. Untuk itu, berbagai alasan yang menyudutkan industri crude palm oil (CPO) dalam negeri hendaknya dilakukan secara obyektif.

Pernyataan Hatta tersebut menanggapi diblokirnya sejumlah Industri CPO oleh perusahaan internasional dengan alasan merusak lingkungan. Menurut dia, tidak ada proses perizinan CPO yang dilakukan dengan prosedur tidak benar.

Terkait hal tersebut, Hatta menegaskan, pemerintah siap mengundang surveyor atau konsultan untuk menanggapi isu yang berkembang kalau ternyata pemerintah tidak
menjalankan prosedur dengan tidak benar.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terus melakukan berbagai kampanye di dunia internasional untuk mendukung industri CPO nasional. "Kita harus tegaskan industri CPO nasional tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Sekedar informasi, pekan lalu perusahaan waralaba Burger King resmi melarang anak usahanya membeli minyak kelapa sawit (CPO) dari perusahaan Indonesia yang dituduh merusak hutan hujan. Jaringan makanan siap saji hamburger yang mendunia ini membatalkan kontrak dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×