Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat kurang puas dengan usaha pemerintah menangani pandemi corona. Masyarakat mendukung wacana reshuffle kabinet yang sempat disampaikan Presiden Jokowi karena sejumlah kementerian lamban bekerja.
Ketidakpuasan masyarakat tercermin dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Hasil survei menyatakan sebagian besar responden (87,8 persen) menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.
Baca juga: Kasus Covid-19 melonjak, Jokowi minta menteri tak bertele-tele memberi laporan
Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi. Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.
Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pubilk merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19. Alasan itu berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif.
Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait. Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan.
Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial. Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik.
Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit.
Namun, 68,5 responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang ekonomi bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan pemerintah.
