Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil berkontribusi positif kepada keuangan negara dan daerah sebesar Rp 66,66 triliun.
Capaian besar tersebut merupakan akumulasi hasil pengawasan BPKP pada berbagai isu strategis pembangunan, seperti tata kelola industri batu bara dan minyak sawit, penyelesaian proyek infrastruktur strategis, penyaluran bantuan sosial, pengadaan dan percepatan vaksinasi, hingga penyelenggaraan pendidikan.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menerangkan, BPKP secara intensif mengawal akuntabilitas dan efektivitas tata kelola program pemerintah guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perekonomian global yang semakin volatile dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: BPKP Soroti Perbedaan Data Perkebunan Sawit Rakyat
Bahkan saat ini, dunia sudah dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh perang, ancaman krisis komoditas, ancaman krisis energi, serta lonjakan inflasi.
Hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 6 bulan yakni Januari-Juni 2022 telah dilaporkan kepada Presiden bahwa BPKP berhasil berkontribusi positif terhadap keuangan negara senilai Rp 66,66 triliun.
"Jumlah tersebut terdiri dari penghematan pengeluaran keuangan negara Rp 49,4 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp 14,02 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara Rp 3,24 triliun,” kata Ateh, Selasa (19/7).
Baca Juga: Kasus Ekspor CPO, Kejagung Periksa Empat Orang Saksi Lagi, Siapa Saja?
Ateh menjelaskan, pada semester pertama tahun 2022, BPKP telah melaksanakan sebanyak 2.203 program kerja pengawasan melalui tiga aspek yakni, penghematan pengeluaran, penyelamatan keuangan negara, serta optimalisasi penerimaan.
Ateh menegaskan, capaian positif BPKP tersebut akan terus dilanjutkan pada semester kedua 2022 mendatang. Selain itu, BPKP juga memastikan efisiensi dan efektivitas belanja melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Fokus pengawasan BPKP di semester kedua 2022 adalah menuntaskan pengawasan strategis yang diminta oleh Presiden maupun stakeholders utama lainnya, serta menyelesaikan Agenda Prioritas Pengawasan 2022 dengan efektif,” pungkas Ateh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
