Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kepala Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Hashim Djojohadikusumo mengundurkan diri dari jabatan yang telah dipegangnya selama sekitar 1,5 tahun itu terhitung sejak hari ini, Rabu (10/12).
Keterbatasan waktu menjadi alasan utama bagi pengusaha yang juga petinggi Partai Gerindra itu untuk tak lagi berkecimpung dalam pengelolaan taman margasatwa tersebut.
"Mengawasi pengelolaan TMR sebenarnya merupakan sebuah tugas pengabdian yang sangat terhormat. Akan tetapi melihat perkembangan yang ada, keterbatasan waktu, dan alasan profesional serta operasioanal tidak ada pilihan lain selain mengundurkan diri," kata Hashim melalui keterangan tertulisnya.
Hashim mengaku telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menyampaikan langsung surat pengunduran dirinya itu.
"Saya baru saja menghadap Ir. Basuki Tjahaya Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan secara resmi surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pengawas BLUD TMR," ucap adik kandung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu.
Hashim kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemprov DKI yang telah memercayainya mengemban posisi sebagai Kepala Dewan Pengawas BLUD TMR selama 1,5 tahun terakhir.
Ia pun berharap ke depannya Pemprov DKI, di bawah pemerintahan Basuki, tetap konsisten untuk menjadikan TMR sebagai pusat konservasi flora dan fauna bertaraf internasional. Menurut dia, dibutuhkan sebuah idealisme kebangsaan yang berorientasi pada kepentingan publik untuk mencapai hal tersebut.
"Semoga Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Basuki Tjahaya Purnama tetap konsisten menjaga dan mengawal keberadaan Taman Margasatwa Ragunan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga konservasi flora dan fauna Indonesia, fungsi pendidikan, dan rekreasi, serta fungsi penting lainnya. Sekaligus melawan gempuran komersialisme dan materialisme yang tak memihak rakyat," papar dia.
Hashim diangkat menjadi Kepala Dewan Pengawas BLUD TMR sejak 7 Mei 2013. Pengangkatannya dituangkan dalam surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 737 Tahun 2013, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh gubernur saat itu, Joko Widodo. (Alsadad Rudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
