kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Harus ada kebijakan non harga atasi pangan


Sabtu, 07 September 2013 / 15:32 WIB
Harus ada kebijakan non harga atasi pangan
ILUSTRASI. Pengunjung melihat All New Honda HR-V varian RS. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN


Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Untuk mengatasi krisis kedelai di Indonesia, tidak cukup hanya dengan kebijakan harga. Rachmat Pambudy, Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), mengatakan pemerintah harus memiliki kebijakan non harga.

Pemerintah harus menjamin ketersediaan benih, pupuk, dan lahan untuk petani untuk membudidayakan tanaman pangan tersebut.

"Nah dasar-dasar kebijakan non harga itu harus dipenuhi dulu. Termasuk kalau ada kredit harus dipenuhi," ujar Rachmat dalam diskusi 'Lunglai Karena Kedelai' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (7/9).

Setelah kebijakan non harga, lanjut Rachmat, pemerintah kemudian harus membuat kebijakan harga dengan menjamin harga kedelai atau pertanian agar menguntungkan petani.

"Jadi kalau kita lihat semua komoditas pertanian kita, harganya bagus petani akan beramai-ramai menanam. Jadi harga harus dijamin dengan baik," tukasnya. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×