kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.673.000   5.000   0,19%
  • USD/IDR 17.892   34,00   0,19%
  • IDX 6.101   -15,36   -0,25%
  • KOMPAS100 796   1,04   0,13%
  • LQ45 598   -0,77   -0,13%
  • ISSI 212   -1,29   -0,61%
  • IDX30 338   -0,72   -0,21%
  • IDXHIDIV20 413   -2,81   -0,68%
  • IDX80 90   0,11   0,12%
  • IDXV30 111   -0,72   -0,65%
  • IDXQ30 108   -0,25   -0,23%

Harus ada kebijakan non harga atasi pangan


Sabtu, 07 September 2013 / 15:32 WIB
ILUSTRASI. Pengunjung melihat All New Honda HR-V varian RS. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN


Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Untuk mengatasi krisis kedelai di Indonesia, tidak cukup hanya dengan kebijakan harga. Rachmat Pambudy, Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), mengatakan pemerintah harus memiliki kebijakan non harga.

Pemerintah harus menjamin ketersediaan benih, pupuk, dan lahan untuk petani untuk membudidayakan tanaman pangan tersebut.

"Nah dasar-dasar kebijakan non harga itu harus dipenuhi dulu. Termasuk kalau ada kredit harus dipenuhi," ujar Rachmat dalam diskusi 'Lunglai Karena Kedelai' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (7/9).

Setelah kebijakan non harga, lanjut Rachmat, pemerintah kemudian harus membuat kebijakan harga dengan menjamin harga kedelai atau pertanian agar menguntungkan petani.

"Jadi kalau kita lihat semua komoditas pertanian kita, harganya bagus petani akan beramai-ramai menanam. Jadi harga harus dijamin dengan baik," tukasnya. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×