Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat, baru sekitar 1,3% kabupaten di Indonesia yang masuk kategori daya saing sangat tinggi. Adapun kabupaten dengan indeks daya saing daerah (IDSD) kategori sangat tinggi tersebut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Sragen.
Kepala Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berlanjutan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengungkapkan, ketiga kabupaten/kota yang masuk kategori daya saing sangat tinggi semuanya berada di Pulau Jawa. Sementara daerah yang masuk dalam kategori tinggi mencapai 22,8%, sedang 21,5% dan rendah 10,7%
“Secara keseluruhan lebih dari 44% kabupaten/kota yang sudah mempunyai daya saing yang tinggi dan sedang,” kata Vivi dalam Workshop Indeks Daya Saing Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan di Apkasi Otonomi Expo 2022, Kamis (21/7).
Vivi mengatakan, pemerintah terus mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk swasta, lembaga filantropi dan masyarakat- untuk membangun daya saing daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut terkait erat dengan pembangunan rendah karbon, daerah yang memiliki daya saing tinggi adalah daerah yang juga menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.
“Kita harus ke arah ke sana, untuk balancing. Kita harus menyeimbangkan ekonomi hijau dan tidak mencederai lingkungan kita. Jadi pembangunan tak hanya dilakukan dari sisi ekonomi, tapi bagaimana kita memitigasi dan perubahan-perubahan,” ucap Vivi.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat 5 RUU Provinsi Dilanjutkan Pembahasan Ke Rapat Paripurna
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto menyampaikan fakta melorotnya tingkat daya saing Indonesia dari peringkat ke-37 pada 2021 menjadi ke-44 pada tahun ini. Untuk itu, Eko menilai perlu dilakukan inovasi dan kolaborasi dari sejumlah pihak untuk dapat mendongkrak peringkat tersebut.
“Kami mendorong inovasi yang terus tumbuh. Maka mari bersama berkolaborasi, bahkan menerapkan ‘ATM’, yaitu amati, tiru dan modifikasi kota-kota yang bersih dan berhasil membangun lingkungannya,” kata Eko.
Terkait dengan data daya saing daerah, Direktur Sistem Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini memaparkan pentingnya keselarasan data satu sama lainnya di Tanah Air. Hal ini agar data tersebut dapat diintegrasikan dan diinterpretasikan dengan makna yang sama.
“Standardisasi diperlukan agar data tersebut bisa saling “berkomunikasi”. Kita menerapkan empat prinsip, semua data harus berdasarkan standar, dan data harus disertai meta data, harus merujuk referensi yang sama,” terang Pudji.
Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramda mengatakan, pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pemerintah bisa memberi nilai tambah bagi generasi mendatang, baik untuk ekonomi maupun lingkungan.
Menurutnya, tren ke depan adalah bisnis yang berwawasan lingkungan, misalnya dengan meninggalkan kegiatan ekonomi yang meninggalkan residu pada lingkungan, seperti pertambangan.
Sementara itu Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menilai perlunya sinkronisasi antara kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dia memberi contoh di wilayahnya ada potensi tambang yang bisa menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Meski tambang tersebut telah mendapatkan izin Amdal, namun seharusnya amdal turut memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.
Baca Juga: Anggota DPR Sebut Tiga Provinsi Baru di Papua Sepenuhnya Didanai APBN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
