Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Sudah enam tahun program konversi dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) berjalan, sejak tahun 2007 lalu. Tapi, di mata Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), program tersebut seakan masih jalan di tempat.
Padahal, tuntutan atas penggunaan sumber energi pengganti BBM sudah sangat mendesak. Maklum, ketersedian sumber minyak negara kita kian menipis. Tak heran, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia mesti impor.
Partai yang berdiri tahun 2006 ini melihat sejauh ini potensi sumber energi baru dan terbarukan belum tergarap maksimal. Buktinya, kebijakan pengalihan bahan BBM ke BBG tidak ada kemajuan yang berarti. Padahal, program ini sudah bergulir sejak 2007 lalu.
Erik Satrya Wardhana, Tim Ekonomi Hanura, mengatakan, program pengalihan penggunaan BBM ke BBG harus berjalan lebih cepat, agar Indonesia punya komposisi energi alternatif BBM yang sehat dan murah.
Untuk itu, bila kelak berkuasa nanti, partai dengan nomor urut 10 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 ini akan menginvestasikan dana yang cukup untuk mengembangkan riset dan energi alternatif seperti gas. "Gas kita potensinya masih besar," ujar Erik.
Di dalam perut bumi Indonesia mengandung gas alam sebanyak 570 triliun kaki kubik. Selain itu, potensi coal-bed methane (CBM) di negara kita juga cukup besar, yakni 453 triliun kaki kubik.
Hanura juga berjanji melakukan pembangunan infrastruktur penunjang program konversi gas secara masif. Sebab, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) masih sangat minim. "Kami akan meningkatkan jumlah SPBG," janji Erik. Sayang, dia tidak bisa menyebutkan target SPBG yang akan dibangun kelak.
Lantaran belum sepenuhnya lepas dari BBM, Hanura menjanjikan pembangunan kilang minyak. Dengan begitu, kita bisa mengolah minyak BBM di negeri sendiri. Tambah program konversi gas yang terus berjalan, tentu efeknya pada pengurangan impor. "Bisa selamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," kata Erik.
Selain itu, Hanura juga mendukung Undang Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang ekspor mineral mentah. Perusahaan tambang memang harus dipaksa untuk membangun pabrik pengolahan alias smelter. Kehadiran smelter ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru.
Tidak hanya energi, Hanura juga menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya air. Syarifudin Suding, Ketua Fraksi Hanura di DPR menjelaskan, ketersediaan air bersih di Indonesia sejatinya masih kurang. Jumlah penduduk kita yang besar tidak sebanding dengan kapasitas air bersih yang ada.
Mengacu ke Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, Hanura pun berjanji bakal memperjuangkan air yang terkandung di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Salah satu caranya, dengan membangun banyak waduk sebagai tempat penampungan air. Apalagi, "Waduk juga bisa dimanfaatjab sebagai pembangkit listrik tenaga air," kata Erik. Kini, tinggal menunggu realisasi janji dari partai yang mengusung Wiranto-Hary Tanoe sebagai capres dan cawapres.
Harus pastikan janji program teralisasi Janji program kampanye Partai Hanura untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, menurut pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih memang harus menjadi program mutlak bagi siapa pun yang kelak menjadi pemimpin terpilih Indonesia. Sebab, minyak adalah energi yang non renewable yang tidak ekonomis lagi. Apalagi data membuktikan produksi atau lifting minyak Indonesia kian turun. Tahun lalu, lifting minyak di kisaran 930 ribu barel per hari (bph). Tahun ini, turun menjadi sekitar 800 ribu bph. Kondisi ini memaksa Indonesia harus mencari alternatig sumber energi energi, selain minyak. Salah satu alternatif adalah gas. "Gas perlu dipertimbangkan sebagai salah satu solusi jangka panjang," tutur Lana. Selain itu, untuk mengurangi penggunaan minyak bisa dilakukan bertahap. Salah satunya dengan menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman. Kata Lana, ini harus menjadi agenda seluruh partai politik agar program tersebut dijalankan pemerintah. Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menambahkan, penggunaan energi alternatif gas bisa menjadi pilihan. Selain potensi cadangan gas yang besar, gas juga sumber energi yang murah dan ramah lingkungan. Maka itu, kata Enny, program Hanura untuk mempercepat infrastruktur gas adalah langkah positif yang harus didukung. Namun, "Yang terpenting adalah program itu bisa dijalankan," ujar dia. Itu artinya, Hanura harus memperjuangkan programnya bisa dijalankan pemerintah berkuasa kelak. Enny menyarankan, Hanura harus menyokong program tersebut dengan langkah kongkret, seperti cadangan gas yang bisa dimanfaatkan, infrastrukturnya hingga pengeloaannya kelak. Enny juga melihat air adalah sumber daya yang strategis. Maka itu, harus jadi perhatian serius pemerintah. Kebutuhan dan sumber daya harus seimbang antara industri dan masyarakat. Kebutuhan yang terus naik serta pertambahan jumlah penduduk bisa jadi ancaman. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News