kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Hak Menkeu Menentukan Besaran PTKP


Kamis, 26 Februari 2009 / 13:02 WIB


Reporter: Martina Prianti | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Kabar baik bagi wajib pajak (WP) yang bergaji pas-pasan dan khawatir bakal terkena kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan besaran batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang terdapat UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh dapat berubah.

Alasannya, berdasarkan UU PPh seorang Menteri Keuangan dapat mengubah besaran PTKP. "UU PPh memberikan hak kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan PTKP," ujar Sri Mulyani dalam sidang uji materi UU PPh di Mahkamah konstitusi, Kamis (26/2).

Perlu diketahui, pernyataan Sri Mulyani tersebut untuk isi ayat 3 Pasal tujuh UU PPh yang berbunyi, penyesuaian besarnya PTKP ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di mana PTKP berdasarkan UU 36/2008 yang mulai efektif 1 Januari 2009 adalah Rp 15,84 juta per tahun. Jumlah tersebut, jauh lebih besar di banding batas PTKP yang selama ini berlaku yakni Rp 13,2 juta per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×