Hadapi Tekanan Global, DPR-Pemerintah Perkuat Fiskal dan Tekan Biaya Industri

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat kebijakan fiskal dan moneter di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu juga membahas langkah mitigasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi berbagai risiko yang muncul belakangan ini.

Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, menghadirkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Baca Juga: KEK Industri Halal Sidoarjo Siap Tarik Investasi Global, Incar Rp 97,8 Triliun

Dalam rapat tersebut, DEN memaparkan perkembangan dan prospek pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memberikan berbagai masukan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu,

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyampaikan pandangan terkait penguatan koordinasi fiskal dan moneter dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Selain membahas stabilitas ekonomi makro, rapat juga menyoroti sejumlah isu yang berpotensi memengaruhi dunia usaha dan ketenagakerjaan. Salah satu hasil yang menjadi perhatian adalah langkah pemerintah menurunkan harga gas industri.

Menurut Dasco, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi sektor industri untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi.

Baca Juga: Pengusaha Sawit Nilai Aturan DHE 100% Berisiko Tekan Harga CPO dan Daya Saing Ekspor

"Penurunan harga gas industri menjadi salah satu solusi untuk menjaga industri tetap berjalan dan mencegah terjadinya PHK," ujar Dasco seperit dikutip dari akun media sosialnya, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya kalangan pekerja dan pelaku industri menyampaikan keluhan terkait tingginya harga gas yang membebani biaya operasional perusahaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja apabila tidak segera ditangani.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM bersama pihak terkait, termasuk Pertamina dan Pertagas, telah memaparkan sejumlah langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi industri tetap kompetitif.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum sinkronisasi antarlembaga dalam merumuskan respons kebijakan terhadap berbagai tantangan ekonomi.

DPR menilai koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga: Menilik Daftar Sektor Unggulan yang Akan Investasi ke Kawasan Industri pada 2026

Sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, jajaran Dewan Ekonomi Nasional, pimpinan Komisi XI DPR, serta pimpinan Badan Anggaran DPR RI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News