Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima gugatan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) karena tidak memiliki kedudukan hukum, dalam perkara 109/PUU-XVIII/2020 perihal Uji Materil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
"Alhamdulillah MK sudah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/7).
Ida berharap seluruh pihak menghormati atas apa yang telah menjadi putusan MK. "Sekarang saatnya kita menatap ke depan menyelesaikan pandemi COVID-19 dan membangun ketenagakerjaan lebih baik lagi," ujar Ida.
Baca Juga: Menko Ekonomi: Penciptaan lapangan kerja berkualitas jadi prioritas pemerintah
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menilai, logis putusan dari MK dalam perkara 109 yang diajukan pemohon SBSI. Putusan MK tersebut telah menunjukkan ketelitian dan objektifitas MK dalam memeriksa status kedudukan hukum pemohon Uji Materiil UU Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan.
"Yang bertindak untuk dan atas nama organisasi ya memang seharusnya berpatokan pada AD/ART organisasi tersebut," ucap Anwar.
Sebagai informasi, dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan permohonan SBSI tidak dapat diterima.
"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan amar Putusan Nomor 109/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar secara daring.
Menurut MK, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan permohonan. "Karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbanganan hukum putusan.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, pemohon dalam permohonannya menerangkan selaku Badan Hukum Perkumpulan yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
Pemohon dalam hal ini diwakili Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP SBSI dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Kongres ke-6 SBSI.
Sebelum MK lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional pemohon, terlebih dahulu MK akan mempertimbangkan kapasitas pemohon sebagai Badan Hukum Perkumpulan untuk mengajukan permohonan.
Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar SBSI dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga SBSI menyatakan ketua umum berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.
Kemudian Pasal 12 ayat (8) huruf a Anggaran Rumah Tangga SBSI menyatakan sekretaris jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terkait dengan administrasi organisasi baik kedalam maupun keluar organisasi.
Dengan demikian yang dapat bertindak untuk mewakili Badan Hukum Perkumpulan SBSI adalah Ketua Umum untuk mewakili organisasi secara umum dan Sekretaris Jenderal terbatas pada administrasi organisasi.
"Oleh karena itu, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang di MK, yang berwenang mengajukan permohonan secara absolut harus ketua umum," kata Suhartoyo.
Seperti diketahui, pemohon dalam permohonannya mengujikan sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja.
Adapun norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 37, Pasal 151 dan Penjelasan Pasal 81 angka 42 (Pasal 154A ayat (1) dan ayat (2) UU Cipta Kerja terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Selanjutnya: Tahun depan, program jaminan kehilangan pekerjaan mulai berjalan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
