Reporter: Noverius Laoli | Editor: Sanny Cicilia
BOGOR. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan perlawanan kelompok bersenjata di Papua. Kendati begitu, kelompok bersenjata tersebut memiliki kepentingan masing-masing yang tidak murni untuk gerakan Papua Merdeka sebagaimana didengung-dengungkan dunia internasional.
"Sekelompok orang bersenjata di Papua menurut saya sebenarnya kriminal, karena kelompok ini dengan berbagai tuntutan dan bukan berjuang minta merdeka. Begitu dia melakukan penembakan, dia minta tuntutan," ujar Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1).
Ia mengatakan, pemerintah provinsi Papua telah melakukan sejumlah upaya untuk meredam para kelompok bersenjata ini. Salah satunya seperti rekonsiliasi di beberapa daerah yang mengalami konflik bersenjata, konflik pilkada dan bertemu dengan pihak-pihak yang berseberangan. "Saya juga sudah turun bertemu dengan panglima dan kepala polisi daerah," ujarnya.
Karena menilai kelompok bersenjata di Papua itu kriminal, Lukas telah meminta Kapolda agar melakukan operasi penegakkan hukum di Papua atas tindakan-tindakan kelompok bersenjata itu. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tidak semua daerah di Papua itu berkonflik.
Kendati ada yang berkonflik, itu biasanya karena persoalan lokal, bisa karena masalah pilkada antara kubu yang menang dan kalah. Itu karena kubu kekerabatan di Papua masih sangat kuat.
Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi menambahkan, Papua Barat sampai saat ini sangat kondusif. Ia menilai, tidak ada istilah gerakan Papua Merdeka, karena Papua adalah bagian dari Indonesia dan sudah merdeka.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, saat ini tidak ada operasi militer di Papua. Yang dilakukan adalah penegakkan hukum dengan menangkap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
