Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peleburan perdagangan luar negeri akan lebih efektif bila ditambah dengan perindustrian. Hal itu menanggapi rencana susunan kabinet Presiden Terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi berencana untuk memisahkan perdagangan luar negeri dengan perdagangan dalam negeri dan digabungkan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Hal tersebut bisa saja, atau bisa saja dijadikan satu dan dimasukkan ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin)," ujar Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (15/8).
Hal itu meniru sejumlah negara seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Negara tersebut menggabungkan urusan perdagangan, internasional, dan perindustrian dalam satu kementerian.
Baca Juga: IHSG terkoreksi 1% di sesi I, ini kata analis Binaartha Sekuritas
Benny bilang saat ini hambatan ekspor Indonesia terletak pada manajemen diplomasi perdagangan. Diplomasi tersebut baik untuk meningkatkan ekspor mau pun memperbesar neraca dagang.
Meski begitu, diplomasi juga memerlukan pemahaman yang baik. Pemahaman dalam sektor industri ekspor menjadi penting untuk mendorong ekspor tersebut. "Diplomasi harus ada penguasaan komoditi manufaktur apa yang paling kompetitif," terang Benny.
Benny menegaskan penggabungan tersebut akan lebih efektif. Peningkatan ekspor memang menjadi fokus pemerintahan Jokowi. Hal itu kerap ia lontarkan ketika melakukan sidang kabinet bersama para menterinya. Tidak jarang Jokowi menegur menteri lantaran kinerja ekspor masih belum moncer.
Baca Juga: Perang dagang memanas, China pangkas impor emas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
