Golkar tolak UU standardisasi gaji

Reporter: Dwi Nur Oktaviani

AKARTA. Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komaruddin menilai standardisasi gaji bagi pejabat negara tidak perlu dimasukkan dalam UU. “Terkesan terlalu mengikat. Cukup diatur dalam turunan UU seperti keputusan Presiden (Keppres) atau peraturan pemerintah (PP),” ujar Ade saat memasuki gedung Paripurna III Selasa, 25/1.

Ade merasa bahwa Indonesia belum pantas membuat UU standardisasi gaji. Jika diterapkan, artinya negara wajib mematuhi UU meskipun kondisi perekonomian sedang ambruk. "Cukup mengatur prinsip-prinsipnya saja, sedangkan peraturan perinciannya cukup dibuatkan Keppres atau PP,” imbuhnya.

UU ini dibuat untuk mencegah kesenjangan atau disparitas gaji antarpejabat lembaga tinggi negara. Ia pun mengingatkan, remunerasi yang merupakan bagian dari standardisasi gaji nasional, bukan identik dengan kenaikan gaji. “Remunerasi itu bukan hanya reward dari negara, tapi juga harus menunjukkan peningkatan produktivitas,” pukasnya.

Menurut Ade, contoh remunerasi di Departemen Keuangan terkesan tidak linear antara peningkatan gaji dengan peningkatan kinerja. "Makanya banyak orang yang menyangka remunerasi itu adalah peningkatan gaji orang akan mendorong remunerasi karena ada harapan peningkatan Gaji,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

DPR: Seharusnya ada UU standar gaji pejabat negara

Nasional

Jubir: Tidak ada yang keliru soal curhat Presiden tak pernah naik gaji

Keuangan

BI ingin pemerintah naikan gaji karyawan BI 7%

Nasional

SBY curhat sudah tujuh tahun tidak naik gaji

Nasional

Gaji SBY memang seharusnya tertinggi di republik ini