Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Fraksi Partai Golongan Karya setuju jika tanda tangan pemerintah tertera di uang kertas. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis beralasan uang adalah simbol dan bagian kedaulatan negara.
"Sebenarnya kalau dalam bentuk regulasi itu kan mulai UUD dan UU. Kalau dalam konteks sistem institusi negara kita itu kan presiden," ujar Harry, kemarin (30/3).
Lebih lanjut, anggota fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa presiden memiliki dua posisi pertama sebagai kepala negara dan pemerintahan. Oleh sebab itu, dia mengatakan, presiden adalah simbol negara. "Bukan BI," tegasnya.
Selain itu, Harry menegaskan, uang yang dicetak bukanlah milik Bank Indonesia melainkan negara Indonesia. Karena itu, dia mengatakan Partai Golkar setuju jika tanda tangan pemerintah tertera di uang kertas.
Asal tahu saja, masalah tanda tangan di uang kertas ini masih menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang. Dua fraksi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak setuju dengan keinginan pemerintah tersebut. Alhasil, pembahasan RUU Mata Uang tersebut masih mandek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
