Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menjadi anak bandel dalam koalisi Pemerintahan SBY-Boediono. Hal ini terlihat dalam pandangan akhir yang berbeda dengan Partai Demokrat.
Partai Golkar menilai kebijakan pemberian dana talangan (bailout) ada indikasi pelanggaran hukum. Baik itu tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum lainnya. "Diserahkan pada penegak hukum agar pejabat-pejabat yang bertanggungjawab bisa diproses," ujar Ibnu Muzir, juru bicara Golkar di gedung DPR, Rabu (03/3).
Begitu juga dengan PKS yang memilih kesimpulan dan rekomendasi yang sama dengan Golkar. Di mana kebijakan penyelamatan Bank Century itu ada tindakan melawan hukum. "Berbeda itu biasa dalam sebuah demokrasi," ujar Ecky Awal Muharram, juru bicara PKS.
Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan bahwa kebijakan Bank Century itu sudah tepat dan dapat dipahami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
