Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tersangka pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
PPATK beralasan, penggunaan pasal pencucian uang akan lebih mudah untuk mengungkap aliran dana milik Nazaruddin, yang diduga berasal dari berbagai proyek bermasalah. Wakil ketua PPATK, Agus Santoso mengatakan penggunaan pasal pencucian uang bisa menjerat beberapa pihak sekaligus, baik pemberi, penerima atau yang menikmati uang yang berasal dari kejahatan.
"Bahkan bila terbukti mengetahui, dan. Menikmati siapapun bisa terjerat," kata Agus. Termasuk didalamnya pihak PT Garuda.
Agus juga mengatakan, dalam modus pembelian saham, yang harus dipastikan oleh KPK diantaranya, bahwa pembelian saham tersebut dilakukan atas nama perusahaan, bukan pribadi. Selain itu, harus dipastikan pula keuntungan dari pembelian saham tersebut dinikmati langsung oleh perusahaan.
Seperti kita ketahui, hari ini KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi telah menetapkan Nazaruddin tersangka pencucian uang. Hal ini terkait dengan pembelian saham PT Garuda yang dibeli mantan politisi Partai Demokrat tersebut, melalui lima perusahaan miliknya.
Adapun kelima perusahaan tersebut diantaranya, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Technology Utama, PT Pacific Putra Metropolitan, PT Darmakusuma, yg dibeli mealui PT Mandiri Sekuritas. Perusahaan-perusahaan itu tergabung dalam Permai Group.
Diduga uang yang yang digunakan membeli saham Garuda itu berasal dari keuntungan yang diperoleh Permai Group. Adapun keuntungan-keuntungan itu dihasilkan Permai Group berasal dari proyek bermasalah, yang dilakukan oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
