/2025/07/28/1575050289.jpg "Kritik Pidato Prabowo, Seakan Pemerintah Tidak Berpihak Pada Nasib Masyarakat")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kritik akan pidato Presiden Prabowo Subianto datang bertubi-tubi. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menilai pidato Prabowo seakan meremehkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menurut Timboel, pernyataan tersebut memberi kesan pemerintah tidak berpihak pada nasib masyarakat, khususnya kalangan buruh dan keluarganya.
Ia menegaskan pelemahan rupiah akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat hingga ke desa-desa. Menurutnya, banyak industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor yang pembeliannya menggunakan dolar AS.
Baca Juga: Restitusi Pajak Tak Kunjung Cair, Pengusaha Minta Kepastian Kebijakan
Kondisi itu, kata dia, membuat biaya produksi meningkat dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang di pasar.
"Seluruh rakyat termasuk masyarakat di desa akan terdampak dengan pelemahan rupiah karena harga barang naik," kata Timboel dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Ia menilai kenaikan harga barang akibat pelemahan rupiah akan menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi tersebut, upah riil buruh disebut ikut tergerus sehingga kesejahteraan pekerja semakin menurun.
Selain itu, Timboel juga mengingatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin besar apabila perusahaan tidak mampu menjaga arus kas di tengah tekanan nilai tukar.
Menurut dia, perusahaan yang kesulitan menghadapi lonjakan biaya impor berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja.
"Perusahaan yang tidak mampu mengatasi masalah cash flow karena pelemahan rupiah akan mengurangi pekerja, terjadi PHK yang lebih besar," katanya.
Timboel turut menyoroti sikap sejumlah aktivis serikat pekerja dan serikat buruh yang dinilainya cenderung diam terhadap kondisi ekonomi saat ini. Ia menyebut sebagian aktivis hanya hadir dalam kegiatan seremonial dan tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Warga Desa Tak Pakai Dolar, Begini Fakta Warga Desa Justru Paling Rentan
Menurutnya, pemberian berbagai jabatan kepada aktivis buruh, undangan menghadiri acara seremonial, hingga pengiriman delegasi ke Jenewa untuk menghadiri International Labour Conference (ILC), merupakan upaya untuk meredam kritik dari kalangan buruh.
Ia menilai kondisi buruh saat ini justru sedang menghadapi ancaman serius, mulai dari penurunan daya beli, turunnya upah riil, hingga risiko PHK yang dapat berujung pada meningkatnya kemiskinan di kalangan pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
