/2024/05/14/1592661466.jpg "RI Ada di Peringkat 1 Global Tax Expenditures Index, Transparan Soal Insentif Pajak")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Indonesia menempati posisi teratas dalam pemeringkatan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) versi 2.1 yang dirilis pada 11 Mei 2026.
Capaian tersebut menandai peningkatan posisi Indonesia dari peringkat kedua pada edisi 2024 dan 2025 menjadi peringkat pertama dunia tahun ini.
Dalam laporan terbaru GTETI, Indonesia memperoleh skor total 79,9 dari 100 atau meningkat 6,5 poin dibandingkan penilaian sebelumnya. Dengan capaian itu, Indonesia berhasil melampaui Korea Selatan yang kini berada di posisi kedua.
Penilaian GTETI menunjukkan Indonesia mencatat performa kuat di berbagai indikator utama. Pada aspek ketersediaan publik, Indonesia memperoleh skor 18 dari 20.
Baca Juga: Kemenhaj Dorong Reformasi Radikal Haji, Targetkan Antrean & Keuangan Lebih Transparan
Sementara itu, skor kerangka kelembagaan mencapai 15,3, metodologi dan cakupan 19, data deskriptif 15,6, serta penilaian belanja perpajakan sebesar 12.
Keberhasilan tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara maju lainnya. Australia berada di posisi ketiga dengan skor 76,3, disusul Belanda 75,5, Kanada 72,9, dan Jerman 72,2.
Peringkat tersebut dinilai mencerminkan penguatan transparansi fiskal nasional, khususnya dalam pelaporan insentif perpajakan dan belanja perpajakan pemerintah kepada publik.
GTETI sendiri merupakan indeks global yang mengukur kualitas transparansi laporan belanja perpajakan di berbagai negara. Indeks ini menjadi acuan internasional untuk menilai keteraturan, cakupan, serta kualitas pelaporan tax expenditure suatu negara.
Penyusunan indeks dilakukan oleh Council on Economic Policies (CEP) bersama German Institute of Development and Sustainability (IDOS).
Baca Juga: Hari Ini (17/5) Sidang Isbat, BRIN Prediksi Hari Raya Iduladha 1447 H Serentak
Pencapaian Indonesia disebut tidak terlepas dari upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam meningkatkan kualitas Laporan Belanja Perpajakan.
Sejak 2023, laporan tersebut telah memperoleh predikat Advanced dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seiring penguatan standar transparansi fiskal yang mengacu pada rekomendasi auditor dan praktik internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
