Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Pergantian ini menjadi perhatian publik mengingat besarnya peran Menkeu dalam menjaga stabilitas fiskal dan perekonomian nasional.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pasar memberikan reaksi awal berupa pelemahan indeks dan rupiah, namun hal itu bersifat sementara.
“Selama Menkeu baru tidak membuat blunder statement, kepercayaan pasar akan kembali normal,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (9/9/2025).
Meski demikian, Wijayanto menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam menjaga kepercayaan pasar. Ia mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan anggaran yang hati-hati, kondisi fiskal bisa memburuk dan bahkan berisiko memicu krisis.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Mohon Dukungan Menjaga Fiskal dan Stabilitas Ekonomi
“Arah kebijakan fiskal Purbaya belum bisa dibaca, tetapi kita berharap beliau mampu mengedepankan disiplin fiskal dengan baik,” kata dia.
Lebih lanjut, Wijayanto menyoroti pekerjaan rumah yang harus segera ditangani Purbaya.
Pertama, menyiapkan insentif pada kuartal III dan IV tahun ini untuk menstimulasi daya beli masyarakat. Kedua, memastikan APBN 2025 tetap terkendali agar tidak menimbulkan tumpukan defisit dan utang. Ketiga, menyiapkan revisi APBN 2026, karena struktur anggarannya dinilai tidak realistis.
“APBN 2026 perlu refocusing karena asumsi pendapatan terlalu agresif, alokasi transfer daerah dipotong masif, dan belanja terlalu berfokus pada program prioritas tertentu termasuk MBG dan tidak mempriorotaskan hal-hal yang sesungguhnya dibutuhkan rakyat,” jelasnya.
Wijayanto juga menyinggung pentingnya soliditas tim ekonomi kabinet. Ia berharap Presiden lebih terbuka terhadap masukan teknokrat, sehingga kebijakan ekonomi bisa lebih sesuai dengan realitas lapangan.
Baca Juga: Sri Mulyani Lengser, Purbaya Hadapi Tantangan Baru Ekonomi Global
“Banyak kebijakan yang mandek karena sulit mendapat green light dari Presiden. Keterbukaan komunikasi akan sangat menentukan soliditas tim ekonomi,” tuturnya.
Sementara itu, di luar Kementerian Keuangan, masih ada dua kursi kosong dalam kabinet, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Menurut Wijayanto, sebaiknya Presiden segera melakukan reshuffle tahap kedua sekaligus mengisi posisi tersebut.
“Terlalu banyak kementerian yang kinerjanya belum memadai. Perlu perbaikan konkret, baik dari sisi struktur maupun sosok pemimpin,” pungkasnya.
Selanjutnya: Fundamental Masih Lemah, Saham Emiten Rokok Kembali Anjlok
Menarik Dibaca: Makin Diminati, Penjualan Tiket Lewat Access by KAI Capai 17,2 Juta hingga Agustus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
