kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45907,19   0,90   0.10%
  • EMAS1.318.000 0,61%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Gakoptindo Minta Cadangan Pangan Kedelai Mencapai 750.000 Ton


Jumat, 28 Oktober 2022 / 22:26 WIB
Gakoptindo Minta Cadangan Pangan Kedelai Mencapai 750.000 Ton
ILUSTRASI. Perajin menyelesaikan produksi tahu di Sentra Produksi Tahu Cibuntu, Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/9/2022).


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Adanya beleid tersebut diharapkan mampu membuat harga kedelai stabil.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan, perajin tempe tahu berterima kasih kepada importir karena selalu memasok kedelai. Dengan pasokan kedelai yang selalu ada, produksi tempe dan tahu dapat selalu dilakukan.

Aip menyebut, selama ini kedelai banyak dipasok swasta. Padahal, kedelai termasuk pangan strategis dalam UU Pengan. Dengan terbitnya Perpres penyelenggaraan CPP, Gakoptindo berharap pasokan kedelai tetap terjaga dan harga terkendali.

"Semoga kesulitan dan harga kedelai bisa lebih baik daripada selama ini," ujar Aip kepada Kontan.co.id, Jumat (28/10).

Baca Juga: Harga Kedelai Mahal, Perajin Tahu Tempe di Jabar Siap Mogok Produksi

Lebih lanjut, Gakoptindo menyarankan agar jumlah kedelai yang ditetapkan menjadi cadangan pangan sebanyak 750.000 ton. "Paling tidak kebutuhan untuk tiga bulan sebagai cadangan kedelei atau kira-kira setara 750.000 ton," ucap Aip.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur dan Perdagangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Heli Restiati mengatakan, BPKP juga diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap Cadangan Pangan Pemerintah. Pengawasan ini masuk menjadi Agenda Prioritas Pengawasan Tahunan BPKP.

"Adapun aspek pengawasan yang dilakukan BPKP dimulai dari aspek penganggaran, aspek pengadaan CPP baik dalam negeri maupun luar negeri, aspek penyimpanan dan aspek penyaluran serta penyelesaian piutang pemerintah atas penyaluran CPP," kata Heli.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pengadaan Cadangan Pangan untuk Ketahanan Pangan Nasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×