Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Malang nian nasib pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sudah tak pernah naik gaji, mereka juga harus berperkara dengan teman sendiri.
Ceritanya begini. Sejak berdiri tahun 2000 lalu, pegawai KPPU tak pernah menikmati kenaikan gaji. Ini karena, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang KPPU, lembaga tersebut disebutkan sebagai lembaga independen. Alhasil, pegawai KPPU hanya menjadi tenaga kontrak bukan seperti pegawai negeri sipil lain yang setiap tahun menikmati gaji.
Ketua Komisioner KPPU Tresna Priyana Soemardi mengatakan, akibat tidak ada kenaikan gaji ini banyak pegawai KPPU yang hengkang. Dari jumlahnya 400-an pegawai, kini yang tersisa hanya sekitar 300 pegawai. "Mereka keluar karena mendapat tawaran gaji yang lebih besar," kata Tresna, kemarin.
Tresna bilang, keluarnya pegawai ini merugikan kinerja KPPU. Sebab, mereka kehilangan sumber daya manusia yang andal. "Banyak dari mereka yang sudah disekolahkan ke tingkat lanjut," kata Tresna.
Ironisnya, pegawai KPPU yang keluar lebih memilih menjadi pengacara. Kata Tresna, mereka sering membela perusahaan yang tengah bersengketa di KPPU. "Ini memberatkan, karena mereka sudah paham dengan kelebihan dan kelemahan KPPU," terang Tresna.
Makanya, KPPU berharap undang-undang tersebut bisa direvisi. "Agar KPPU menjadi lembaga negara, seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," jelas Tresna.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima mendukung permintaan Tresna. Menurutnya, UU KPPU harus direvisi untuk memperkuat kelembagaan dan pendanaan. "Pemerintah bisa mengajukan revisi itu ke DPR," kata Aria.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
