Reporter: Fahriyadi | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Masih cairnya sikap sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) membuat apapun masih bisa terjadi. Paripurna untuk aturan pemilihan kepala daerah ini digelar Kamis, 25 September mendatang.
Polemik soal pilkada langsung dan pilkada tidak langsung atau pemilihan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat sejauh ini Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada hanya membahas dua draf RUU, yakni langsung dan tidak langsung.
Namun, menjelang disahkannya RUU tersebut, Ketua Panja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja mengatakan akan kembali mengkonfirmasi setiap fraksi di parlemen terkait sikap mereka.
"Meski ada pernyataan yang merebak di luar Panja, tapi kami akan berpatokan pada yang disampaikan fraksi dalam rapat Panja," kata Hakam, Senin (22/9).
Menurutnya pembuatan keputusan fraksi-fraksi ini tetap ada di panja DPR, sehingga kalau fraksi tersebut ingin menyampaikan aspirasi yang selama ini disampaikan ke publik akan ditampung.
"Namun, kami tidak akan menampung aspirasi fraksi tersebut jika saat pembahasan, mereka tak menyampaikan kepada Panja," tambahnya.
Asal tahu saja, jelang putusan akhir pembahasan RUU Pilkada, fraksi Partai Demokrat menyatakan sikap berbeda dari sebelumnya, yakni mendukung Pilkada langsung, padahal sebelumnya partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini sempat mendukung Pilkada tidak langsung.
Perubahan sikap Partai Demokrat ini memanaskan suasana jelang pembahasan akhir RUU Pilkada ini. Seperti diketahui, bahwa fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyatakan mendukung Pilkada tak langsung, sedangkan tiga fraksi yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Hanura menyatakan mendukung Pilkada langsung.
Kendati sudah menyatakan ke publik akan mendukung Pilkada langsung, namun sebagai ketua Panja RUU Pilkada, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini belum menerima sikap resmi dari partai Demokrat terkait hal tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
