kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.849   63,00   0,40%
  • IDX 7.159   -2,49   -0,03%
  • KOMPAS100 1.096   1,18   0,11%
  • LQ45 870   -1,58   -0,18%
  • ISSI 217   0,71   0,33%
  • IDX30 445   -1,44   -0,32%
  • IDXHIDIV20 537   -2,69   -0,50%
  • IDX80 126   0,14   0,12%
  • IDXV30 135   -0,82   -0,61%
  • IDXQ30 148   -0,77   -0,52%

Banyak kader Golkar dukung pilkada langsung


Sabtu, 20 September 2014 / 20:44 WIB
Banyak kader Golkar dukung pilkada langsung
ILUSTRASI. Kompak, Harga Saham BBCA & BBRI Memerah di Perdagangan Bursa Selasa (4/4). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Politisi Partai Golkar Indra J Piliang menyebutkan, banyak kader partainya yang tidak setuju pemilihan umum melalui DPRD. Oleh sebab itu, Indra yakin bahwa sidang paripurna di DPR pada 25 September 2014 akan menarik karena akan terjadi silang pendapat dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah.

"Dari Golkar, ada yang tidak mendukung opsi pilkada tidak langsung. Artinya, banyak yang mendukung opsi pilkada dipilih rakyat," ujar Indra dalam sebuah diskusi politik di Restoran Rarampa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/9).

Indra memprediksi bahwa sidang paripurna itu akan berlangsung hingga voting yang dilakukan secara terbuka. Hal itu akan membuat sidang tersebut menjadi menarik.

Menurut Indra, kader Golkar yang pendukung pilkada langsung sebagian besar merupakan kalangan muda yang berpandangan progresif. Mereka menyebut bahwa pilkada tidak langsung akan memunculkan oligarki politik lokal.

"Kalau kepala daerah dipilih DPRD, maka dia akan mengirimkan anaknya jadi DPRD. Ini kan merusak politik itu sendiri," kata Indra.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Pengesahannya akan dilakukan pada sidang paripurna DPR, 25 September 2014. Saat ini terjadi polarisasi dukungan partai atas mekanisme pilkada tersebut. Partai-partai pendukung presiden terpilih Joko Widodo plus Partai Demokrat menginginkan agar pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Adapun partai anggota Koalisi Merah Putih menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. (Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×