Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta pemerintah untuk tidak mengakomodasi dana aspirasi yang diinginkan oleh DPR. Permintaan ini mereka sampaikan terkait hasil Rapat Paripurna DPR Selasa (23/6) sore yang akhirnya menyetujui mekanisme penyampaian hak DPR untuk mengusulkan dan memperjuangkan program daerah pemilihan mereka.
Lucius Karus, Peneliti Formappi mengatakan, dana aspirasi merupakan misi tersembunyi DPR dengan embel- embel untuk memperjuangkan aspirasi rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan anggota DPR. "Ini bisa dilihat dari ketergesaan DPR segera mengeksekusi program dana aspirasi mulai Juli nanti," kata Lucius kepada KONTAN, Selasa (23/6).
Lucius mengatakan, secara konsep dana tersebut pun sampai saat ini dinilanya penuh masalah. Masalah tersebut salah satunya bisa dilihat dari model perencanaan dan pencairan dana tersebut yang tidak jelas. "Mekanisme hanya berisi norma umum, padahal ini menyangkut program dan uang banyak yang sifatnya teknis," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
