Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti wacana pengalihan fasilitas rumah dinas anggota DPR yang diganti dalam bentuk uang tunjangan.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, rencana fasilitas rumah dinas anggota DPR yang akan diganti dengan uang tunjangan sepintas terlihat masuk akal. Karena faktanya banyak anggota DPR yang tak menempati rumah dinas yang sudah disediakan.
“Akan tetapi masalahnya tak sesederhana itu. Penggantian rumah dengan uang itu jelas memboroskan anggaran negara. Bayangkan ketika pandemi ini anggota DPR harus diberikan tunjangan uang rumah, berapa miliar yang akan dihabiskan? Jadi ada uang negara yang akan dihabiskan lagi untuk anggota DPR,” ujar Lucius saat dihubungi, Rabu (25/8).
Selain itu, rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini, sudah direnovasi dengan anggaran hampir Rp 150 miliar diantara tahun 2008 sampai tahun 2010. Selain anggaran untuk renovasi, saat itu anggaran untuk mengontrak rumah juga diberikan negara. Setelah renovasi pun, tetap banyak anggota DPR yang tidak mendiami rumah dinas tersebut.
“Jadi sudah buang anggaran, sementara fasilitasnya tak digunakan maksimal oleh DPR. Lalu enak sekali mereka sekarang minta agar rumah itu dikembalikan saja ke negara dan sebagai gantinya mereka meminta uang tunai. Lagi-lagi terlihat sisi pemborosan,” ucap Lucius.
Baca Juga: Masa sidang 2021/2022, DPR fokus rampungkan pembahasan tujuh RUU ini
Kemudian, Lucius menilai, perubahan fasilitas rumah dinas yang diganti uang tunjangan bukan karena efisien. Padahal mestinya jika mau berhemat, seharusnya bertahan dengan apa yang ada terlebih dahulu sampai ekonomi bisa kembali bangkit setelah pandemi.
“Maksa ganti rumah dinas dengan uang tunjangan hanya mempertegas nafsu mereka pada uang,” kata Lucius.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan, belum ada pembahasan mengenai wacana tersebut. Saat ini kebijakan yang berlaku adalah fasilitas rumah dinas merupakan salah satu fasilitas yang diterima anggota DPR.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rio Silaban mengatakan, pada bulan lalu pihaknya bertemu dengan Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR membicarakan rencana kebijakan tersebut.
Salah satu pertimbangannya yakni terkait efektifitas pengunaan anggaran jika rumah dinas yang berada di wilayah Kalibata Jakarta Selatan tersebut ditiadakan. Hanya saja, Rio mengatakan rencana tersebut belum bersifat final.
“Nah itu masih berporses diskusinya kami di Direktoran Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adanya di hilir, hulunya di Direktoran Jenderal Anggaran (DJA) sebagai penyediaan tunjangan apakah disediakan rumah dinas, atau diganti dengan tunjangan. Itu masih berproses diskusinya” kata Rio saat konferensi pers dengan media, Jumat (20/8).
Rio menegaskan, perubahan skema fasilitas itu lumrah terjadi. Misalnya saat ada usulan pergantian fasilitas kendaraan dinas menjadi tunjangan. “Itu semua rumah dinas akan dikembalikan oleh DPR ke negara proses ini masih terus berlangsung,” ujar Rio.
Mengutip website DPR, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menegaskan, wacana pengalihkan rumah dinas DPR/MPR menjadi tunjangan masih perlu dikaji lebih dalam. Usulan tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kedepannya.
Nantinya, BURT akan melakukan pengkajian lebih dalam terkait wacana tersebut dan menanyakan kepada anggota dewan terkait wacana tersebut.
"Kita kaji terlebih dahulu, mana yang terbaik. Wacana itu masih dikaji baik pihak BURT DPR maupun Kemenkeu," kata Agung.
Selanjutnya: Pemerintah pertimbangkan ganti fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
