kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Faisal Basri: Resesi hampir pasti, kunci pemulihan ekonomi adalah kendalikan pandemi


Selasa, 28 Juli 2020 / 22:49 WIB
Faisal Basri: Resesi hampir pasti, kunci pemulihan ekonomi adalah kendalikan pandemi
ILUSTRASI. Faisal Batubara atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri adalah ekonom dan politikus asal Indonesia. Foto/KONTAN/Djumyati Partawidjaja


Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Resesi bukan mustahil menimpa ekonomi kita di tahun ini. Merujuk prediksi  Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ekonomi Indonesia bisa terkontraksi 2,8% untuk skema paling positif dan minus 3,9% dalam skema  paling buruk.

Alhasil, “Pemerintah harus mempersiapkan kemungkinan terburuk bila resesi benar-benar menyerang ekonomi Indonesia,” ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri, Selasa (28/1),

Kata Faisal, Indonesia harus bergerak cepat untuk memulihkan ekonomi. “Resesi sudah hampir pasti,” ujar dia. Menurutnya: Indonesia sulit untuk menghindari resesi, tapi “Kita  harus bisa recovery cepat agar resesi yang kita hadapi secetek mungkin, tidak dalam. Itu yang harus kita usahakan," ujarnya.

Kunci negara mampu lepas dari resesi, kata Faisal  adalah mengendalikan virus corona. Hanya saja, kata dia, kunci itu tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah.

Ini nampak dari pembentukan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang minim anggota kalangan pemangku kebijakan sektor kesehatan.

“Anggota komite tersebut tidak mencerminkan upaya serius pemerintah menangani pandemi Covid-19,” ujar Faisal mengkritik.

Presiden Joko Widodo membentuk Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (20/7). Komite itu terdiri dari tiga komite, yakni komite kebijakan, komite pelaksana, dan satuan tugas. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua komite.

Dari struktur yang ada, kata Faisal, ini mencerminkan upaya yang tidak serius pemerintah untuk mengendalikan virus. “Namun, ini lebih ke upaya menjadikan BUMN jadi ujung tombak pemulihan ekonomi," ujarnya.

Dalam komite kebijakan, Airlangga dibantu enam wakil ketua. Yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Terawan Agus Putranto dan Mendagri Tito Karnavian.

Sedangkan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh komite kebijakan, maka ditugaskan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana.

Faisal yakin, kunci pemulihan ekonomi adalah penanganan virus. Penurunan jumlah kasus Covid-19 bisa mengerek kepercayaan masyarakat dan dunia usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk pada sektor pariwisata dimana kunjungan wisatawan mancanegara tercatat turun hingga 80% akibat pandemi Covid-19.

 “Kuncinya kita harus mampu menangani virus dulu, baru ekonomi jalan," kata Faisal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×