Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan perkara yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said tentang Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak jelas. Baik dari sumber rekaman maupun legal standingnya sebagai pelapor.
"Kasus ini dari sebuah rekaman yang tidak jelas sumbernya, apa ini rekaman asli dan edit kan belum jelas. Di samping legal standingnya enggak jelas karena yang melaporkan menteri," ujar Fadli di DPR, Selasa (24/11).
Menurutnya, tudingan tersebut hanyalah manuver politik Sudirman Said untuk membuat gaduh suasana. Sebab, kata dia, tidak ada satu pun kalimat meminta saham dan mencatut nama Presiden dalam bukti transkip dan rekaman ke MKD. Apalagi, dari rekaman yang diserahkan lebih pendek daripada yang dilaporkan.
"Karena memang masalahnya sama. Kalau kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, pada bagian mana permintaan saham. Bagian mana mencatut presiden. Tidak ada. Saya bukan bela Ketua DPR. Tapi kita berpikir homosapiens. Jangan kita dibawa rumor. Kenapa diedit demikian?," tanyanya.
Politisi Partai Gerindra ini menyarankan agar Sudirman Said terbuka dalam menjelaskan perkara tersebut. Fadli justru menilai Sudirman-lah yang telah melanggar UU dengan memberi izin perpanjangan kontrak karya kepada PT Freeport Indonesia.
"Saya kira terbuka aja karena tidak ada perbuatan pidana. Yang justru salah itu SS dia melanggar UU dengan memperpanjang kontrak," tudingnya.
Untuk itu, Fadli menantang Sudirman untuk debat perihal masalah Freeport yang semakin kompleks ini. "Sekarang objektif aja. Masalahnya dimana. Saya tantang SS untuk berdebat di TV atau dimana. Tapi dia enggak pernah berani. Kalau bisa nanti malam," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
