kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.839.000   -20.000   -0,70%
  • USD/IDR 17.500   -30,00   -0,17%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

Fadli Zon: Saya yang usulkan Prabowo jadi Menhan


Senin, 04 November 2019 / 16:42 WIB
ILUSTRASI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saaat melakukan inspeksi pasukan saat upacara penyambutan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Tribunnews/Jeprima


Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku dirinya yang mengusulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih posisi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf. 

Menurut Fadli, partainya bisa berkonstribusi dalam kabinet kerja, khususnya di bidang pertahanan. 

Baca Juga: Prabowo: Kami akan terima gaji dan pakai untuk sebaik-baiknya

"Ya saya termasuk yang mengusulkan Pak Prabowo untuk menjadi Menhan. Ide saya malah itu pertama. Mengusulkan kalau kita mau koalisi, yang bisa kita perbuat cukup banyak terutama adalah di Kementerian Pertahanan, tentu di samping masalah pangan dan energi," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). 

Fadli mengatakan, ide soal posisi menteri pertahanan itu disampaikannya kepada Prabowo pada awal Agustus. Fadli pun berharap, partainya bisa berbuat banyak di Kabinet Indonesia Maju. 

"Dan ide itu yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo pada awal Agustus-lah, kecuali kita berada di luar pemerintahan, tetapi kalau misalnya kita memang memutuskan sudah ada di dalam pemerintahan itu salah satu opsi yang sangat penting. Harapannya, kita bisa berbuat di situ," ujar dia.  

Meskipun Partai Gerindra masuk dalam Koalisi Pemerintahan, Fadli mengatakan, dirinya tetap bersikap kritis karena hal itu bagian dari demokrasi. Menurut Fadli, jika ada pihak yang melarangnya mengkritik kebijakan pemerintah, pihak tersebut tak memahami demokrasi. 

Baca Juga: Jokowi minta anggaran pertahanan dimanfaatkan untuk genjot industrialisasi

"Kalau cara berpikirnya karena ini sudah di koalisi, terus tidak boleh mengkritik, saya kira orang itu nggak ngerti demokrasi," ucap dia.  




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×