Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono khawatir pengalihan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat menjadi PPKM berlevel di tiap daerah akan membuat daerah tidak melaporkan kondisi sebenarnya.
"Saya khawatirkan bahwa setiap kabupaten/kota enggak fair mengemukakan kasus Covid-19 dengan baik. Karena sekarang saja negara tidak baik mengemukakan kasus Covid-19, apalagi kalau kabupaten/kota," ujarnya, Kamis (29/7).
Usai PPKM darurat memang terjadi penurunan. Namun kembali, penurunan kasus sangat bergantung dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti aturan PPKM. Ketika PPKM darurat sejak tanggal 3-20 Juli 2021, Tri Yunis melihat adanya partisipasi masyarakat sebanyak 60%.
Baca Juga: UPDATE corona di Jakarta Kamis (29/7), positif 3.845, sembuh 11,425, meninggal 27
Dus, jika PPKM dialihkan berlevel tiap daerah, Tri Yunis mengkhawatirkan jika terjadi perburukan.
"PPKM darurat minta ampun korbannya besar, sekarang aja saya sudah marah dengan pemerintah karena membiarkan kematian itu di atas 1.000 seharinya. Bayangkan kalau di atas 1.000 dalam sebulan kita sudah membiarkan orang yang meninggal karena Covid-19 sebanyak 30.000 orang. Saya ingatkan itu dari bulan Maret tahun 2021, jangan sampai jangan sampai seperti India," ujarnya.
Ia mengibaratkan PPKM darurat yang lalu sebagai pemadam kebakaran yang sudah berdampak besar.
Kini, upaya pengendalian pandemi dapat dilakukan dengan memaksimalkan vaksinasi, protokol kesehatan serta memasifkan testing dan tracing. Partisipasi masyarakat juga berperan dalam penanggulangan pandemi.
Baca Juga: Kementerian Kesehatan memperbolehkan diagnosis Covid-19 cukup dengan tes antigen
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
