Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas energi dan pangan. Hal tersebut juga diperparah dengan berlanjutnya perang di Ukraina.
Sementara itu, per hari ini Rabu (3/8), PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM non subsidi untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Mengutip dari laman resmi pertamina.com, untuk di wilayah DKI Jakarta, Pertamax Turbo naik dari Rp 16.200 menjadi Rp 17.900 per liter. Sementara Pertamina Dex naik dari Rp 16.500 menjadi Rp 18.900 per liter, serta Dexlite naik dari Rp 15.000 menjadi Rp 17.800 per liter.
Merespons kondisi global yang masih menghadapi berbagai tantangan, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Gerindra Kamrussamad meminta pemerintah agar tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga BBM Subsidi, Politisi Gerindra Ini Puji Jokowi
Pasalnya, laju Inflasi pada Juli 2022 hampir menembus 5%, yakni ada di angka 4,94%, lebih tingi dari bulan sebelumnya yang hanya 4,35%. Laju inflasi Juli 2022 tersebut juga menjadi inflasi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Adapun kenaikan inflasi tersebut disebabkan karena kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
Sehingga menurutnya, apabila pemerintah mencabut subsidi energi, maka hal tersebut akan menimbulkan lonjakan harga kebutuhan pokok yang juga menggerus daya beli masyarakat.
"Kita bisa bayangkan, kalau BBM tidak disubsidi, lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat pasti sudah melonjak tidak terkendali. Krisis ekonomi saat ini, bisa bergeser menjadi krisis sosial, bahkan politik. Ini yang tidak kita inginkan," ujar Kamrussamad dalam keterangan resminya, Rabu (3/8).
Selain itu, ia mengatakan, dengan pemerintah mempertahankan subsidi energi, hal tersebut juga akan membuat tekanan resesi global semakin terkendali, mulai dari resesi Amerika Serikat, pelemahan ekonomi China, dan gangguan rantai pasok akibat konflik Rusia-Ukraina.
Kamrussamad juga menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didesain sebagai shock absorber, dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sehingga Ia menegaskan, subsidi dari energi jangan dianggap sebagai pemborosan.
"Sebab kalau tidak demikian, guncangannya akan sangat keras bagi masyarakat. Daya beli akan melemah. Padahal, konsumsi domestik menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
