Reporter: Bidara Pink | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa program populis akan dijalankan, bila nantinya pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
Program-program tersebut di antaranya, pemberian makan siang dan susu gratis, berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, juga hilirisasi.
Adanya tambahan program tersebut tentu akan menambah kocek yang harus dirogoh oleh pemerintah.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pun mengungkapkan, ada beberapa opsi yang bisa diambil pemerintah baru untuk mendanai anggaran program tersebut.
Baca Juga: Begini Cara Prabowo-Gibran untuk Biayai Potensi Tambahan Anggaran dari Programnya
“Soal anggaran program, ada beberapa opsi, pemerintah bisa memakai cara kreatif,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (19/2).
Ini dengan cara menggunakan dana dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah. Sepetri, dana lelang aset Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI).
Opsi lainnya, kata Bhima, adalah dengan mengejar objek pajak baru. Terlebih penerapan pajak orang kaya (wealth tax).
Atau juga bisa membidik windfall profit tax, terutama untuk perusahaan yang bergerak di sektor komoditas primer.
“Untuk wealth tax perlu dipertimbangkan, karena potensi penerimaan dari sini sangatlah besar,” tambah Bhima.
Baca Juga: Kerja Keras APBN Danai Janji Prabowo-Gibran
Sedangkan menanggapi ada opsi pemerintah baru untuk mengutak-atik anggaran subsidi energi, Bhima menyarankan sebelum bicara terkait pemangkasan, baiknya pemerintah mempertimbangkan opsi perbaikan dari sisi distribusi subsidi energi.
Pasalnya, bila pemangkasan anggaran tanpa adanya perbaikan distribusi energi bersubsidi, maka akan mengakibatkan tekanan pada inflasi dan daya beli kelompok 40% terbawah dan menengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
