kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Ekonom Nilai Bansos Pangan Tak Bisa Selesaikan Masalah Inflasi


Rabu, 15 Maret 2023 / 16:41 WIB
Ekonom Nilai Bansos Pangan Tak Bisa Selesaikan Masalah Inflasi
ILUSTRASI. Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan selama 3 bulan dari Maret hingga Mei 2023 meliputi beras, telur, dan daging ayam. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/aww.


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan selama 3 bulan dari Maret hingga Mei 2023 meliputi beras, telur, dan daging ayam. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bansos pangan bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan menahan laju inflasi.

Terkait hal tersebut, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai inflasi tinggi bisa terjadi kalau intervensi kebijakan pengendalian harga pangan di hulu tidak efektif. 

Oleh karena itu, dia berpendapat bansos pangan lebih ditujukan untuk mencegah naiknya angka kemiskinan karena inflasi bukan mencegah inflasi tidak naik. 

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Bansos Pangan, Menkeu: Demi Jaga Stabilitas Harga dan Inflasi

"Logikanya bansos pangan hanya menyasar 40% kelompok pengeluaran terbawah, sedangkan kenaikan harga pangan butuh intervensi di hulu, seperti anggaran pupuk, dan mendorong kepatuhan DMO Minyakita," ucap dia kepada KONTAN.CO.ID, Rabu (15/3).

Menurut Bhima, bansos juga dirasa tidak menyelesaikan masalah inflasi karena problem utamanya ada pada pangan itu sendiri. Bisa jadi karena pasokan berkurang, terlambat impor, atau rantai distribusi rawan dimainkan spekulan pangan.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah dapat memperkuat koordinasi antardaerah sehingga problem pangan bisa teratasi. 

Baca Juga: Penyaluran Bansos Pangan Menanti Data dari Kemensos

"Jadi, kepala daerah harus pro aktif saling mengisi stok agar harga bisa lebih stabil. Sebab, ada sebagian wilayah sudah panen dan masih masa tanam. " kata dia.

Bhima juga mengatakan pemerintah harus memastikan satuan petugas pangan bekerja efektif untuk mengawasi titik distribusi yang rawan. Selain itu, bantuan bisa lebih difokuskan untuk keringanan biaya input petani, termasuk subsidi pupuk. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×