Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan yang digagas pemerintah kini masih menanti data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengungkapkan, penyaluran bansos berupa beras akan dilakukan selama tiga bulan dengan target KPM sebanyak 2,1 juta orang.
"Setiap bulan (penyaluran) 210.000 ton. Kami masih menunggu datanya dari Kemensos," kata Febby dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN di Kementerian BUMN, Rabu (1/3).
Febby menjelaskan, data KPM ini dibutuhkan pasalnya penyaluran bansos beras akan dilakukan secara door to door langsung ke alamat penerima manfaat.
Baca Juga: Sri Mulyani: Bansos Pangan untuk Menjaga Kestabilan Harga dan Menekan Inflasi
Bulog pun telah menyediakan stok beras yang akan disalurkan.
Nantinya, setiap KPM akan mendapatkan jatah sebanyak 10 kg per bulannya.
Sementara itu, Direktur Komersial PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) Ardiansyah Chaniago mengungkapkan, kesiapan stok untuk ayam dan telur berada dalam kondisi aman. Pihaknya juga masih menanti data KPM.
"Jumlah terakhir dari BKKBN kurang lebih dua juta tapi kami masih menunggu finalisasinya," terang Ardiansyah dalam kesempatan yang sama.
Asal tahu saja, bansos pangan selama tiga bulan ini akan dimulai pada Maret hingga Mei tahun ini.
Kontan.co.id mencatat, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menambahkan, bansos pangan sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsen.
Baca Juga: Badan Pangan Nasional Pastikan Stok Pangan Yang Didukung Impor Masih Mencukupi
Dia mengatakan pihaknya akan membagikan beras secara gratis kepada keluarga penerima manfaat sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperkirakan sebanyak 21,3 juta keluarga.
Oleh karena itu, diperkirakan butuh sekitar Rp 7,8 triliun hingga Rp 7,9 triliun untuk bansos beras.
Selain itu, biaya bansos untuk ayam dan telur, termasuk distribusi, yang akan ditagihkan ke APBN sebesar Rp 460 miliar untuk 3 bulan pembagian dari Maret hingga Mei 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
