Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah pada perdagangan, Selasa (10/9) ditutup ke posisi Rp 14.053 per dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah ini melemah dari posisi penutupan pada perdagangan Senin (9/9) yang berada di level Rp 14.035.
Namun mengutip Bloomberg, dalam sepekan terakhir, rupiah masih tercatat menguat 1,22% ke Rp 14.053 dari sebelumnya Selasa (2/9) di posisi Rp 14.228)
Baca Juga: Laju Penguatan Terhenti, Kurs Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah di Rp 14.053
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pelemahan rupiah ini bisa memberi dampak positif terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga perlu untuk diwaspadai.
"APBN itu kan hubungannya ada dua, yaitu penerimaan dan belanja. Penerimaan di antaranya berasal dari pajak, yaitu pajak minyak dan gas (migas) dan pajak non-migas. Penguatan ini bisa mengganggu penerimaan negara," kata Enny saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (10/9).
Bila rupiah menguat, Enny melihat akan ada potensi penerimaan dari migas turun, sehingga kontribusi terhadap pajak BPH migas juga menurun.
Namun, Enny juga melihat akan adanya harapan dari sektor riil terutama industri yang memiliki komponen impor tinggi. Bila industri riil ini kembali menggeliat dan eskalasi produksi meningkat, maka ada potensi kenaikan dalam penerimaannya yang akan berimbas pada naiknya kontribusi terhadap pajak baik PPh dan PPn.
Baca Juga: Mata uang sejumlah negara Asia melemah, rupiah stagnan di hadapan dolar AS
Oleh karena itu, pemerintah harus mencari cara untuk mengoptimalkan potensi penerimaan non migas yang bisa diharapkan dalam kondisi ini. Pemerintah bisa melakukan berbagai macam perbaikan untuk mengkompensasi penerimaan dari pajak nonmigas.
Sementara itu, dampak positif datang dari sisi belanja. Bila nilai tukar menguat, Enny melihat bahwa beban subsidi energi Pemerintah bisa berkurang.
"Bila rupiah menguat, otomatis bisa menurunkan beban produksi Pertamina dan PLN sehingga bisa menghemat anggaran subsidi dari Pemerintah," tambah Enny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News