Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di pedesaan pada Agustus tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,03% poin dari Agustus tahun sebelumnya.
Pada Agustus tahun ini, TPT di pedesaan menjadi sebesar 4,04%. Padahal, di Februari 2018 TPT sebesar 3,72% dan Agustus 2017 sebesar 4,01%.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan TPT ini adalah dana desa yang tidak efektif menyerap tenaga kerja. Menurutnya, serapan tersebut tidak sebanding dengan angkatan kerja baru.
Dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 60 triliun di tahun ini pun masih terkendala administrasi yang rumit untuk pencairannya. Ditambah, adanya ketakutan kepala desa terkena kasus korupsi.
"Fenomena lain adalah struktur elite di desa di mana proyek dana desa hanya dinikmati segelintir orang di sekitar aparatur desa. Jadi tidak merata," tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (6/11).
Tak hanya disebabkan masalah dana desa, adanya faktor harga komoditas perkebunan yang turun dalam satu tahun terakhir pun menjadi pemicu peningkatan TPT.
Bhima mencontohkan harga crude palm oil (CPO) pada periode Januari sampai September 2018 turun 16% year to date. Ini menyebabkan serapan tenaga kerja di pertanian turun 220.000 orang dalam kurun 1 tahun terakhir.
"Karena sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian maka efeknya langsung terasa di angka pengangguran desa," ujar Bhima.
Sementara itu, saat memaparkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia di Agustus 2018, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, adanya peningkatan tenaga kerja ini lebih dikarenakan adanya pengurangan tenaga kerja di pertanian.
Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2018, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan paling besar adalah pertanian yang turun sebesar 0,89 persen poin secara year on year.
Di Agustus 2018, dari 124,01 juta orang pekerja, 28,79% bekerja di sektor pertanian. Sementara, di Agustus 2017, dari 121,02 juta penduduk bekerja, terdapat 29,69% yang bekerja di sektor pertanian.
Menurut Suhariyanto, dana desa yang dianggarkan pemerintah juga lebih banyak ditujukan ke program cash for work (padat karya), dan bukan untuk pertanian.
"Kalau kita membicarakan padat karya, itu lebih ke bidang konstruksi. Sementara pengangguran di desa lebih disebabkan oleh penurunan jumlah pekerja di pertanian," tutur Suhariyanto, Senin (5/11).
Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution pun mengatakan, adanya dana desa mendorong banyak hal, dan salah satunya memberikan lapangan pekerjaan khususnya di bidang infrastruktur.
"Dampaknya itu tidak instan. Itu butuh waktu. Tergantung juaga nanti infrastruktur apa yang akan dikembangkan," ujar Darmin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
