/2026/03/11/1327664759.jpg "Efisiensi Belanja K/L jadi Opsi Jaga Defisit, Ekonom: Jangan Ganggu Program Esensial")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pemerintah mengandalkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meredam tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia menuai peringatan dari kalangan ekonom. Selain berisiko mengganggu program esensial, kebijakan ini juga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kebutuhan tambahan anggaran untuk subsidi energi dapat mencapai Rp 126 triliun hingga Rp 130 triliun. Dengan asumsi harga minyak dunia bertahan di level US$ 100 per barel dalam waktu lama, kebutuhan realokasi anggaran untuk menjaga defisit di bawah 3% PDB diperkirakan mencapai Rp 204 triliun.
“Dengan kebutuhan sebesar itu, efisiensi anggaran K/L hampir pasti lebih dalam dibanding tahun lalu. Tapi yang perlu diwaspadai, jangan sampai pemangkasan justru menyasar program esensial,” ujar Bhima kepada Kontan, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga: Prabowo Buka Opsi Pelebaran Defisit APBN, Namun Tetap Jadi Pilihan Terakhir
Ia menjelaskan, ruang efisiensi pada 2026 akan semakin terbatas. Jika sebelumnya penghematan masih bisa difokuskan pada belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan operasional kantor, kini risiko pemangkasan mulai menyentuh program inti.
Sejumlah pos yang dinilai masih bisa dirasionalisasi antara lain pengadaan di sektor pertahanan dan keamanan yang tidak mendesak, belanja penunjang seperti seragam dan kendaraan dinas, hingga penundaan program tertentu seperti koperasi desa (kopdes) dan sebagian proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan fokus pada pemeliharaan.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa efisiensi besar-besaran pernah dilakukan pada awal 2025 dan memberikan dampak ganda.
“Efisiensi saat itu memang menciptakan ruang fiskal hingga sekitar Rp300 triliun. Tapi konsekuensinya, belanja pemerintah tertahan di semester pertama dan ikut menekan pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal I dan II,” kata Yusuf.
Menurutnya, jika pendekatan yang sama kembali ditempuh di tengah tekanan harga minyak global, efeknya kemungkinan besar akan serupa: membantu menjaga defisit, tetapi menahan momentum pertumbuhan ekonomi.
Yusuf juga menyoroti tidak adanya realokasi dari program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP yang total anggarannya mendekati Rp 400 triliun. Padahal, dengan asumsi harga minyak di kisaran US$ 100 per barel dan nilai tukar sekitar Rp 16.800 per dolar AS, tambahan beban fiskal diperkirakan mencapai Rp 200 triliun.
“Secara teknokratis, kebutuhan ini sebenarnya masih bisa diakomodasi melalui penyesuaian sebagian dari program-program tersebut. Ketika opsi ini tidak diambil dan pemerintah sepenuhnya bertumpu pada efisiensi K/L, beban penyesuaian jadi tidak proporsional,” jelasnya.
Baca Juga: WFH untuk Hemat BBM, Apindo: Tak Bisa Diterapkan di Semua Sektor Industri
Ia menambahkan, opsi yang paling mungkin kembali ditempuh adalah pemangkasan belanja barang dan belanja modal K/L yang totalnya sekitar Rp 800 triliun. Namun, pos ini justru memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, baik melalui konsumsi pemerintah maupun penciptaan output dan lapangan kerja.
“Setiap pemotongan di belanja produktif hampir pasti membawa dampak kontraktif dalam jangka pendek,” ujarnya.
Kedua ekonom tersebut sepakat bahwa kebutuhan efisiensi anggaran yang berkisar Rp 200 triliun masih dalam batas realistis. Namun, keduanya menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja negara agar tidak mengorbankan program prioritas dan momentum pertumbuhan ekonomi.
“Jangan sampai defisit memang terjaga, tapi konsekuensinya pertumbuhan ekonomi justru tertahan,” pungkas Yusuf.
Kementerian Keuangan telah meminta K/L untuk menghitung kemungkinan penyesuaian anggaran, termasuk berapa persen belanja yang dapat dipangkas jika diperlukan.
“Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (16/3/2026).
Efisiensi belanja K/L menjadi pilihan utama ketimbang memangkas program unggulan Presiden seperti MBG dan Kopdes Merah Putih. Selain efisiensi belanja K/L, pemerintah juga mempertimbangkan penundaan sejumlah program tambahan yang berpotensi menambah beban anggaran.
Baca Juga: Kemenhaj Sebut Bayar Dam Haji Bisa Di Arab Saudi dan Tanah Air, Simak Ketentuannya
Dengan strategi tersebut, pemerintah akan memaksimalkan penggunaan anggaran yang sudah tersedia dalam APBN 2026.
Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan, Kementerian Keuangan akan menetapkan langkah awal agar K/L mulai menghitung potensi penyesuaian anggaran. Namun, langkah ini masih bersifat persiapan dan belum tentu langsung dieksekusi.
Setidaknya, dari total belanja negara dalam APBN 2026 mencapai Rp 3.842,7 triliun, ada 10 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan anggaran belanja terbesar. Pertama, Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua, Kementerian Pertahanan sebesar Rp 187,1 triliun, naik dari tahun ini Rp 166,26 triliun.
Ketiga, Kepolisian Negara RI sebesar Rp 146 triliun, meningkat dari Rp 126 triliun. Keempat, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 118,5 triliun, naik dari sebelumnya Rp 116,22 triliun saat masih berada di bawah Kementerian PUPR sebelum pemisahan.
Kelima, Kementerian Kesehatan sebesar Rp 114 triliun, naik dari Rp 105,64 triliun. Keenam, Kementerian Agama sebesar Rp 88,8 triliun, meningkat dari Rp 79,16 triliun.
Ketujuh, Kementerian Sosial sebesar Rp 84,4 triliun, naik dari Rp 79,58 triliun. Kedelapan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar Rp 61,8 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya Rp 93,60 triliun saat masih berada di bawah Kemendikbud Ristek.
Kesembilan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp 56,6 triliun. Kesepuluh, Kementerian Keuangan sebesar Rp 53,19 triliun, relatif sama dengan tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
