Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila harga minyak dunia terus mengalami lonjakan akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa langkah melampaui batas defisit tersebut hanya akan ditempuh sebagai opsi terakhir dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Pemerintah, menurutnya, tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian global.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti bahwa sejumlah negara, termasuk di kawasan Uni Eropa, telah melonggarkan target defisit anggaran mereka. Namun, Indonesia dinilai perlu tetap konsisten dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
Baca Juga: WFH untuk Hemat BBM, Apindo: Tak Bisa Diterapkan di Semua Sektor Industri
Presiden juga secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendekatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan tinggi melalui peningkatan utang secara agresif. Ia menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara menjadi nilai yang ia pegang kuat, sejalan dengan ajaran yang ia terima sejak kecil.
"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya orang yang kuno," kata Prabowo dalam keterangan resminya, Selasa (17/3/2026).
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa batas maksimal defisit anggaran tetap berada di level 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagaimana diatur dalam kerangka kebijakan fiskal Indonesia.
Baca Juga: Kemacetan Parah Gilimanuk, Pemerintah Sampaikan Permintaan Maaf
Namun demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melampaui batas tersebut apabila terjadi kondisi darurat yang luar biasa. Prabowo mencontohkan situasi pandemi COVID-19, di mana pemerintah diberikan ruang secara legal untuk memperlebar defisit selama dua tahun guna mendanai kebutuhan darurat dan melindungi masyarakat.
"Jangan belanja lebih besar dari penghasilan. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan hidup," jelas Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintah yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal seperti lonjakan harga energi dan dinamika geopolitik global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













