Dunia Usaha Khawatir Reshuffle Kabinet Ganggu Konsistensi Kebijakan Pemerintah

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perombakan kabinet kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Bagi dunia usaha, pergantian pejabat di sejumlah posisi strategis bukan hanya soal perubahan susunan kabinet, tetapi juga menyangkut kesinambungan kebijakan ekonomi dan kepastian regulasi.

Sejak menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024, Prabowo tercatat telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tujuh kali. Dalam reshuffle terbaru, sebanyak 18 pejabat dilantik, termasuk menteri hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Komjen Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di jajaran kabinet, Bahlil Lahadalia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sementara Sugiono bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pergantian posisi tersebut juga membuat kursi Menteri Luar Negeri yang sebelumnya ditempati Sugiono kini diisi Arrmanatha Nasir.

Sementara itu, dalam reshuffle keenam pada September 2026, Prabowo telah mengganti Menteri Keuangan. Posisi tersebut kini dijabat Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pergantian pejabat di sejumlah posisi strategis tersebut membuat keberlanjutan kebijakan menjadi perhatian pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan dunia usaha menghormati keputusan Presiden, tetapi kesinambungan kebijakan menjadi hal yang lebih penting.

"Yang lebih menentukan kepercayaan investor adalah kontinuitas dan konsistensi kebijakan," kata Erwin.

Menurut Erwin, pemerintah perlu memastikan pergantian pejabat tidak diikuti perubahan regulasi secara tiba-tiba. Kontrak dan komitmen pemerintah yang sudah berjalan juga perlu tetap dihormati agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian baru.

Ia mengingatkan, pergantian pejabat jangan sampai membuat kebijakan atau program ekonomi yang sudah berjalan kembali ke titik awal. Kondisi tersebut berisiko memperlambat pelaksanaan program sekaligus memengaruhi kepercayaan investor.

Di sisi lain, para pejabat baru mulai menyampaikan fokus kerja masing-masing. Arrmanatha Nasir menegaskan akan melanjutkan kebijakan politik luar negeri yang sebelumnya dijalankan Sugiono.

Menurut dia, arah politik luar negeri Indonesia memiliki landasan yang jelas melalui undang-undang dan prinsip bebas aktif. Karena itu, pergantian menteri tidak berarti perubahan mendasar terhadap arah kebijakan luar negeri.

"Tugas saya adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Bapak Sugiono, yang sekarang menjadi Pak Menko," ujar Arrmanatha.

Sementara itu, Menteri Perindustrian M. Sarmuji menempatkan sektor industri sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Fokusnya diarahkan pada pembenahan industri yang memiliki kemampuan besar menyerap tenaga kerja sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

"Industri yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan bisa menjadi pengungkit perekonomian tentu harus kita utamakan," kata Sarmuji.

Sarmuji juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, khususnya dalam kebijakan impor untuk produk atau kebutuhan industri yang sebenarnya sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Selain itu, pengembangan industri akan berkaitan erat dengan agenda hilirisasi. Menurut Sarmuji, penguatan industri tidak dapat dipisahkan dari proses hilirisasi karena keduanya memiliki keterkaitan dalam mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Dengan demikian, setelah reshuffle, perhatian dunia usaha kini tidak hanya tertuju pada siapa yang mengisi posisi strategis di pemerintahan, tetapi juga pada seberapa konsisten kebijakan yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Kepastian regulasi dan kesinambungan program menjadi faktor penting agar pergantian pejabat tidak mengganggu agenda ekonomi yang sedang berjalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News