kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.900
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS612.058 0,50%

Dunia usaha hepi PPh UKM jadi 0,5%, asal disosialisasikan dengan baik

Kamis, 21 Juni 2018 / 17:26 WIB

Dunia usaha hepi PPh UKM jadi 0,5%, asal disosialisasikan dengan baik
ILUSTRASI. Perajin Kaca



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo bakal meluncurkan kebijakan baru tarif PPh final untuk UKM yang diturunkan jadi 0,5% dari yang saat ini 1%. Rencananya, kebijakan ini akan diluncurkan pada Jumat, (22/6) mendatang di Surabaya.

Kalangan dunia usaha gembira dengan keputusan pemerintah ini. Namun demikian, ada kewajiban pembukuan setelah habisnya jangka waktu yang diperkenankan oleh pemerintah untuk menggunakan tarif baru ini yang dianggap merepotkan.


Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Perpajakan Herman Juwono mengatakan, pada dasarnya batasan waktu ini berguna untuk membangun kesadaran WP UKM. Oleh karena itu, turunnya tarif ini perlu diikuti dengan sosialisasi yang masif agar semua membayar dan adil.

“Sudah pasti senang. Cukup menarik, tetapi yang belum bayar belum tentu juga mau membayar,” kata Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Perpajakan Herman Juwono kepada Kontan.co.id, Kamis (21/6).

Berdasarkan berkas Rancangan PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang diperoleh Kontan.co.id, jangka waktu yang ditetapkan adalah tujuh tahun bagi WP OP, empat tahun bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma, dan tiga tahun bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Bila kebijakan ini berhasil, Herman mengatakan, potensi untuk target penerimaan akan meningkat. Sebab, terdapat 60 juta WP UKM. Dengan demikian, tax ratio juga bisa meningkat.

“Ini lebih hebat dari tax amnesty. Kalau gagal percuma diturunkan dari 1% menjadi 0,5%,” ujarnya.

Oleh karena itu, Herman mengatakan, pemerintah perlu menggandeng banyak pihak untuk sosialisasikan ini, misalnya Kemendagri, Pemda, Kecamatan, Kelurahan dan asosiasi seperti Kadin, Apindo, Hipmi, Perbanas, Bank BUMN, IAPI, IAI, dan IKPI

“Koperasi pasar di seluruh nusantara juga perlu diajak karena yang jualan di pasar-pasar belum bayar pajak. Hanya retribusi saja. Bahkan kalau bisa sampai ke RT dan RW,” ujarnya.

Reporter: Ghina Ghaliya Quddus
Editor: Herlina Kartika

PAJAK

Tag
TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0008 || diagnostic_api_kanan = 0.0549 || diagnostic_web = 0.2946

Close [X]
×