Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada Polri makin hari makin baik. Dari sisi anggaran misalnya, anggaran Korps Bhayangkara tersebut diberikan peningkatan anggaran dari yang tahun 2013 lalu hanya Rp 44 triliun, tahun 2017 ini sudah mencapai Rp 84 triliun.
Dari sisi kesejahteraan anggota, dukungan diberikan dalam bentuk kenaikan remunerasi dari yang tahun 2015 lalu baru 33% menjadi 53,4% pada tahun 2016 kemarin. Anggota Polri juga telah dijadikan pemerintah anggota BPJS sehingga mereka bisa berobat tanpa harus membayar.
Tito Karnavian, Kapolri mengatakan, dukungan anggaran tersebut telah berdampak besar kepada Polri. Untuk dukungan kenaikan anggaran, telah memberikan ruang fiskal cukup luas bagi Polri untuk memperbaiki infrastruktur guna menunjang tugas korpsnya.
Hasil nyata peningkatan anggaran tersebut bisa terlihat dari perbaikan dan modernisasi peralatan pelayanan publik di tubuh Polri. Hasil nyata, juga bisa dilihat dari perkembangan pembangunan beberapa infrastruktur perkantoran Polri.
Tito mengatakan, berkat tambahan anggaran tersebut, Polri bisa melanjutkan pembangunan Gedung Polda Metro Jaya yang telah dimulai sejak 2004 tapi tersendat sampai saat ini belum selesai. "Kami berharap pembangunan bisa selesai akhir 2017 ini," katanya di Jakarta awal pekan ini.
Polri juga bisa merenovasi Gedung Bareskrim yang telah berusia 40 tahun dan membangun Kantor Polda Sumatera Barat yang rusak akibat gempa bumi yang melanda Sumatera Barat lima tahun lalu. Selain perbaikan di bidang fiskik, Tito mengatakan, dukungan anggaran juga telah memperbaiki kinerja Polri.
Perbaikan kinerja tersebut bisa dilihat dari tingkat kepercayaan publik masyarakat kepada Polri yang semakin membaik. "Tahun 2016 Polri masih dianggap sebagai salah satu institusi yang kurang dipercaya publik, tahun 2017 itu sudah membaik," katanya.
5 Pembenahan
Presiden Jokowi sementara itu mengatakan, walau puas dengan kinerja Polri, tetap meminta mereka terus berbenah. Dia menginstruksikan Polri melakukan lima pembenahan.
Pertama, pembenahan manajemen internal Polri. Jokowi juga memerintahkan korps tersebut untuk menekan budaya negatif, baik berupa korupsi maupun penggunaan budaya kekerasan. "Tekan juga arogansi kewenangan," katanya.
Kedua, Jokowi juga memerintahkan Polri untuk memantapkan solidaritas internal dan profesional mereka.
Pembenahan ketiga, dalam pelayanan publik. Jokowi memerintahkan Polri untuk modernisasi peralatan menggunakan teknologi informasi. Pembenahan keempat terhadap kesiagaan operasional melalui upaya deteknsi dini dan deteknsi aksi dengan strategi serta kelincahan dalam menghadapi perkembangan jaman.
Pembenahan kelima, terhadap kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen masyarakat agar keamanan, ketertiban masyarakat bisa tercipta secara kondusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
