Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Komisi XI DPR RI akhirnya menyetujui pemotongan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp 12,1 miliar. Angka ini dianggap DPR sebagai jumlah ideal yang menempatkan secara seimbang antara kebutuhan penghematan dengan kepentingan menjaga kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Kamis, (30/5), pada mulanya Menteri PPN/Bappenas Armida Alisyahbana mengajukan rencana pemotongan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 38,8 miliar. Dalam pagu anggaran di APBN 2013, anggaran Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 1,551 triliun. Kemudian dalam pagu anggaran RAPBN-P 2013 memiliki alokasi sebesar Rp 1,166 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 3,7%.
Adapun rincian pemotongan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut. Pertama, pemotongan Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 16,1 miliar. Kedua, pemotongan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 4,7 miliar. Ketiga, pemotongan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas sebesar Rp 0,5 miliar. Terakhir, pemotongan Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp 17,5 miliar. "Total penghematan sebesar Rp 38,8 miliar,"jelas Armida.
Skema pemotongan ini mendapat kritik banyak anggota DPR RI. Anggota DPR RI Komisi XI Dolfie pemotongan sebesar itu akan melemahkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. "Dengan jumlah sebesar sekarang saja, kinerja Bappenas masih kurang, apalagi jika dilakukan pemotongan,"kata Dolfie.
Pendapat Dolfie diamini oleh banyak anggota DPR Komisi XI dari berbagai Fraksi. Rapat akhirnya diskors. Setelah rapat berlanjut, Bappenas kembali dengan usulan baru pemotongan sebesar Rp 12,1 miliar. Pemotongan tidak jadi dilakukan terhadap keempat program kerja diatas. Pemotongan dialihkan dengan cara menunda pembangunan gedung arsip baru dan efisensi sisa hasil lelang.
Karena tak kunjung mencapai kesepakatan, Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo yang memimpin rapat menggelar putaran Fraksi untuk mengambil keputusan. Semua Fraksi yang hadir menyatakan setuju, kecuali Fraksi Gerindra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
